Diduga Tekan Ketua DPRD, TonSu Dinilai Jadi Dalang Macetnya APBD-P Sitaro, Pekan Depan YSK Panggil Djhon Pontoh Janis

SITARO — Drama politik kembali mewarnai Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan 2025 terancam gagal jalan lantaran DPRD tak kunjung merespons surat resmi dari pemerintah daerah sejak 26 September 2025. Padahal, aturan jelas menyebutkan batas waktu persetujuan bersama hanya sampai 30 September 2025. 

Beredar isu panas bahwa Ketua DPC PDI-Perjuangan Sitaro, Toni Supit (TonSu), diduga kuat menjadi sosok yang menghalangi Ketua DPRD Djhon Pontoh Janis agar tidak ikut membahas dan menandatangani Ranperda APBD-P. Motifnya? Masih buram, namun arahnya dianggap politis. 

Saat dikonfirmasi, TonSu hanya melempar keluhan LSM Kibar Nusantara terhadap Pemkab Sitaro lewat pesan WhatsApp dan menulis singkat, “Apa kewenangan kt.” Ditanya lebih jauh soal dugaan intimidasi, ia memilih bungkam dengan menyuruh wartawan membaca kembali pesan yang ia kirim. 

Ketua DPRD Sitaro Djhon Pontoh Janis sendiri mengaku sedang sakit di Manado. “Bro saya hanya tunduk kepada pimpinan. Terkait ketidakhadiran saya disana, itu karena saya lagi sakit. Senin pekan depan saya akan menghadap Gubernur Sulut, ada surat resminya,” kata Janis singkat. 

Namun, penjelasan itu tak meredam kecurigaan publik. Ketua LSM BAKKIN, Calvin Limpek, menilai tindakan kedua politisi PDI-P tersebut sama saja menghianati kepentingan rakyat. “Ini bukan lagi sekadar dinamika politik, tapi sabotase terhadap jalannya pemerintahan. Akibat APBD-P tak berjalan, pelayanan publik macet, pembangunan mandek, serapan anggaran jeblok, bahkan Sitaro bisa kena sanksi administrasi,” tegas Limpek. 

Isu dugaan tekanan politik dari TonSu terhadap Janis kini menyeret nama besar PDI-P di daerah. Apalagi, Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) sudah dijadwalkan akan memanggil langsung Ketua DPRD Sitaro pada Senin mendatang.(**)