Komdigi dan PT Len Desak Dukungan Penuh Pemerintah Pusat dan Daerah 3T Sulut untuk Akselerasi Infrastruktur Digital

Foto:(Ist)

MANADO — Kesepakatan strategis antara pemerintah pusat, pelaksana teknis, dan pemerintah daerah dengan setiap bupati akan menyiapkan tim teknis percepatan revitalisasi digital di tingkat kabupaten 3 T.

Dukungan pemerintah daerah ini sekaligus untuk menyelesaikan persoalan lahan, dukungan listrik, dan fasilitas pendukung lainnya paling lambat awal tahun 2026.

Kabarvbembira ini terungkap dalam Forum Akselerasi Infrastruktur Digital di Sulawesi Utara yang melakukan pertemuan lintas sektoral dan dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PT Len Telekomunikasi Indonesia (OT Len), serta para bupati dari wilayah kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaud. Pertemuan ini langsung membahas persoalan konkret di lapangan yang selama ini menghambat pemerataan konektivitas digital di kawasan 3T.

Dalam forum yang berlangsung di wisma Gubernuran Bumber Manado, Kamis, 13 November 2025 tersebut Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa proyek digitalisasi nasional tidak bisa berjalan setengah hati. 

Ia menyoroti berbagai kendala teknis dan administratif yang muncul di lapangan mulai dari akses listrik terbatas, lahan pembangunan BTS yang belum tuntas, hingga minimnya koordinasi antar-instansi daerah.

“Kalau kita ingin bicara pemerataan digital, maka masalah-masalah dasar ini harus segera dibereskan oleh para kepala daerah. Pemerintah pusat siap menyalurkan dukungan penuh, tapi kuncinya ada di wilayah. Kami ingin melihat langkah nyata dari bupati-bupati sebagai pemegang otoritas lokal,” tegas Wayan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Len Telekomunikasi Indonesia, Ir. Ganda Yudha Asparaini, memaparkan bahwa pihaknya telah menyiapkan roadmap teknis pembangunan jaringan fiber optik dan infrastruktur satelit yang akan menjangkau titik-titik blankspot di kepulauan Sulut. 

Namun, ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan proyek ini mutlak membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk alokasi anggaran dan percepatan perizinan.

“Proyek strategis nasional seperti ini tidak bisa dibiayai setengah setengah. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam hal pendanaan, dan dari pemerintah daerah dalam hal percepatan izin serta keamanan lokasi proyek,” jelasnya.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam kesempatan yang sama menyatakan kesiapan total untuk mengoordinasikan seluruh kepala daerah di wilayah kepulauan agar bergerak serentak mendukung proyek nasional ini.

“Kami tidak mau lagi Sulut tertinggal. Ini bukan proyek biasa, ini soal masa depan wilayah terdepan Indonesia. Kami siap mengawal langsung bersama para bupati agar pembangunan infrastruktur digital di Sangihe, Sitaro, dan Talaud berjalan cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.(ayi)