RTRW Disahkan, Gubernur Yulius Selvanus Komaling Targetkan Sulut Lebih Tertata dan Ramah Investasi

Foto:Ist

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akhirnya memasuki fase krusial dalam penataan wilayah setelah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kamis (19/02/2026).

Persetujuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nurson Wahid, kepada Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling, di Jakarta. Momentum ini menandai berakhirnya proses panjang penyusunan RTRW yang telah berjalan sejak 2019.

Bagi pemerintah daerah, dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif. RTRW menjadi “peta besar” arah pembangunan, menentukan kawasan mana yang boleh dikembangkan, dilindungi, hingga yang diprioritaskan untuk investasi.

Dalam arahannya, Menteri ATR/BPN menyoroti pentingnya sinkronisasi antara RTRW provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini, dari 15 daerah di Sulawesi Utara, baru sebagian kecil yang telah menetapkan Perda RTRW. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat konsistensi pembangunan jika tidak segera diselaraskan.

Gubernur YSK menegaskan bahwa persetujuan substansi ini adalah langkah awal menuju penataan ruang yang lebih terukur dan berkelanjutan. Ia berharap RTRW yang akan segera diparipurnakan bersama DPRD pada 24 Februari 2026 dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan kepastian hukum, sekaligus membuka ruang investasi yang lebih sehat.

Pemerintah provinsi juga menilai bahwa kejelasan tata ruang akan meminimalisir konflik pemanfaatan lahan yang selama ini kerap muncul, sekaligus memberi sinyal positif bagi investor yang selama ini menunggu kepastian regulasi.

Dengan disahkannya substansi RTRW, Sulawesi Utara kini berada pada titik penting: antara rencana di atas kertas dan realisasi di lapangan. Sisanya tinggal satu hal yang sering jadi masalah klasik—konsistensi dalam pelaksanaan.(ayi)