Tambang PT MSM-TTN Makin Luas, Ishak Tambani Pertanyakan Nasib Lingkungan dan Warga Lingkar Tambang

Warga Pinasungkulan Bitung saat menggelar aksi demo ke PT MSM/TTN belum lama ini terkait lahan tambang rakyat dan komplein terhadap ekploitasi perusahaan yang mengakibatkan keretakan rumah rumah warga.(foto:manadoinside.id)

MINUT – Gelombang kritik terhadap aktivitas pertambangan PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) kembali menguat. 

Kali ini, tokoh adat dan pegiat lingkungan Sulawesi Utara, Ishak Tambani, melontarkan pernyataan keras terkait dugaan eksploitasi sumber daya alam yang kian luas dan dinilai telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Menurut Ishak, pertambangan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi maupun kontribusi ekonomi.

Di balik aktivitas produksi yang terus berjalan, ia menilai ada persoalan serius yang harus dijawab perusahaan, mulai dari dugaan deforestasi, kerusakan ekosistem, hingga berbagai keluhan masyarakat yang selama bertahun-tahun belum memperoleh penyelesaian memadai.

"Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Hutan berkurang, sumber air terganggu, jalan rusak, sementara masyarakat harus menanggung dampaknya," tegas Ishak.

Ia menyoroti berbagai laporan warga mengenai retaknya rumah akibat getaran aktivitas tambang, kondisi sungai yang disebut semakin keruh, hingga kekhawatiran terhadap berkurangnya kawasan hutan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat lokal. Keluhan serupa juga telah disuarakan sejumlah kelompok masyarakat di lingkar tambang dalam beberapa bulan terakhir.

Ishak menegaskan bahwa pembangunan sektor pertambangan harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan. Jika eksploitasi dilakukan tanpa pengawasan ketat, maka yang terjadi bukan lagi pembangunan, melainkan pengorbanan ruang hidup masyarakat demi kepentingan industri.

"Tambang boleh menghasilkan emas, tetapi jangan sampai meninggalkan warisan kerusakan bagi generasi berikutnya. Alam yang rusak tidak bisa diganti dengan angka investasi," katanya.

Ia juga mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan aktivitas pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan hidup.

Meski demikian, di tengah sorotan tersebut, PT MSM sebelumnya juga mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI terkait program reklamasi dan pemulihan lahan pasca tambang yang dilakukan perusahaan. Kondisi itu menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara klaim keberhasilan pengelolaan lingkungan dari perusahaan dan berbagai keluhan yang masih disampaikan masyarakat di lapangan.

Bagi Ishak, perdebatan itu hanya bisa dijawab melalui fakta lapangan yang transparan.

"Kalau lingkungan benar-benar terjaga, tunjukkan kepada publik. Kalau ada kerusakan, perbaiki. Yang tidak boleh adalah membiarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian," pungkasnya.(ayi*)