Viral di Medsos, Narasi Dugaan "Lingkaran Kepentingan" di Sekitar Gubernur YSK Seret Nama Harvani Boki

Foto:Ist

MANADO – Baru-baru ini jagat dunia maya dihebohkan dengan sebuah unggahan yang beredar luas di media sosial hingga memicu perbincangan publik setelah memuat narasi mengenai dugaan adanya kelompok yang disebut sebagai "lingkaran kepentingan" di sekitar Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus (YSK). Dalam unggahan tersebut, nama Sekretaris Partai Gerindra Sulawesi Utara, Harvani Boki, ikut disebut.

Unggahan yang dipublikasikan melalui akun Facebook bernama Samsul Malonda itu berisi tulisan panjang yang mengklaim adanya praktik jual beli pengaruh, janji jabatan, hingga dugaan pemanfaatan kedekatan dengan orang nomor satu di Sulawesi Utara untuk kepentingan pribadi.

Tulisan tersebut juga memuat sejumlah tudingan terhadap beberapa pihak yang hanya disebut menggunakan inisial, serta menyebut adanya pengakuan dari sumber anonim mengenai dugaan permintaan uang dengan iming-iming promosi jabatan. Namun hingga kini, seluruh klaim tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen maupun dipastikan kebenarannya.

Dalam narasi yang beredar, Harvani Boki menjadi salah satu nama yang disebut berada dalam pusaran isu tersebut. Meski demikian, belum terdapat keterangan resmi ataupun bukti yang menguatkan tudingan yang beredar di media sosial tersebut.

Unggahan itu pun dengan cepat menjadi bahan diskusi warganet dan menuai beragam tanggapan. Sebagian meminta aparat penegak hukum mengusut apabila terdapat dugaan tindak pidana, sementara yang lain mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Harvani Boki terkait penyebutan namanya dalam unggahan viral tersebut. Upaya konfirmasi yang disebut telah dilakukan oleh media pengunggah juga diklaim belum memperoleh tanggapan.

Demikian pula dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Gubernur Yulius Selvanus belum memberikan pernyataan resmi mengenai narasi yang beredar di media sosial tersebut.

Sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah, seluruh informasi dalam unggahan viral tersebut masih berupa klaim sepihak yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. 

Redaksi membuka ruang hak jawab maupun hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini apabila ingin memberikan penjelasan atau tanggapan resmi.(***)