Golkar ‘Menyeruduk’ Rumah Sendiri: Partai Pengusung Tolak APBD-P, Program Bupati Sitaro Terancam Mandek

Kantor Bupati Sitaro.(Foto:google)

SITARO — Ironi politik tengah mewarnai perjalanan pemerintahan Kabupaten Sitaro di bawah duet Bupati Chintya Kalangit dan Wakil Bupati Heronimus Makainas. Harapan masyarakat akan arah baru pembangunan mulai luntur setelah drama politik mencuat di DPRD: pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 gagal total. 

Yang paling mengejutkan, penolakan justru datang dari Partai Golkar, nota bene adalah partai pengusung utama Bupati dan Wabup dalam Pilkada lalu. Bersama sejumlah fraksi lain, Golkar memilih menutup pintu pembahasan hingga tenggat 30 September terlewati, meninggalkan tanda tanya besar di tengah publik.

 

Padahal, partai pengusung semestinya menjadi pilar yang menopang visi dan misi kepala daerah. Namun kali ini, Golkar justru tampil sebagai penghambat langkah. Imbasnya jelas: sejumlah program prioritas pembangunan dan pelayanan publik yang sudah direncanakan terancam mandek karena anggaran tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Sitaro, Toni Supit, menjelaskan bahwa DPRD menolak membahas APBD-P karena ditemukan proyek 'siluman' yang telah dikerjakan namun baru dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran untuk dibayarkan. “Ini bukan sekadar perbedaan pandangan politik. Kalau proyek belum disetujui tapi sudah dikerjakan, itu bisa berdampak hukum. DPRD tidak mau ikut terseret,” ungkapnya. 

Tak hanyaFraksi Partai Golkar dan Fraksi PDIP yang menolak membahas APBD-P, Partai Perindo juga menyatakan sikap yang sama. 

Hal ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Chintya–Heronimus. Ketidakharmonisan antara eksekutif dan partai pengusung sendiri berpotensi menjadi bom waktu bagi stabilitas pemerintahan daerah. 

Efeknya jika komunikasi politik ini tidak segera dijembatani, maka program-program pembangunan bisa tersandera dalam tarik ulur kepentingan.(ayi)