Tonsu Bongkar Akal-Akalan APBD-P Sitaro: Ada Proyek Siluman, Bisa Jadi Bencana Hukum!!

Foto Ki-ka: Chintya I Kalangit, foto tengah daftar proyek yang diduga tak dibahas di DPRD dan Tony Supit

MANADO — Ketua DPC PDIP Kepulauan Sitaro, Tony Supit, akhirnya angkat bicara soal mandeknya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). 

Mantan Bupati dua periode itu menegaskan, penolakan terhadap pembahasan APBD-P bukan hanya dilakukan Fraksi PDIP, tapi juga Fraksi Golkar yang nota bene mendukung pencalonan Bupati Sitaro dan Fraksi Perindo. 

“Jadi jangan dibelokkan seolah PDIP yang menolak sendiri. Golkar yang mengusung Cynthia Kalangit sebagai Bupati juga menolak. Begitu juga Perindo,” tegas Supit. 

Menurut Supit, penolakan tersebut justru merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk menjaga marwah DPRD. Ia membeberkan bahwa terdapat sejumlah proyek fisik yang tiba-tiba muncul dalam daftar pembayaran APBD-P tanpa pernah dibahas bersama DPRD. 

“Ini bahaya besar. Ada proyek yang disisipkan tanpa melalui mekanisme pembahasan resmi. Kalau dipaksakan, itu bisa jadi bencana hukum bagi lembaga DPRD sendiri,” ujar Supit dengan nada serius. 

Sebagai senior dan mantan kepala daerah, Supit mengaku telah menasihati Fraksi PDIP agar bersikap tegas menolak pembahasan hingga semua kejanggalan dibuka terang benderang. 

“Saya bilang, jangan sampai ada kader atau anggota DPRD yang dikorbankan hanya karena kepentingan eksekutif. Kalau ada proyek siluman, jangan disetujui. Ini bukan soal politik, tapi soal hukum,” tegasnya. 

Supit juga mengingatkan Bupati Sitaro Cynthia Kalangit agar tidak overconfidence dalam mengelola anggaran daerah. Ia menyebut, kesalahan kecil dalam pengelolaan APBD bisa berujung pada persoalan hukum serius. 

“Bupati harus hati-hati. APBD itu bukan uang pribadi. Kalau pengelolaan dilakukan dengan cara menyisip proyek yang tidak pernah dibahas, itu sama saja menggali lubang sendiri,” sindir Supit.(**)