Breaking News: Sebut Pejabat Eselon II Ada yang Sudah Lampu Merah, Calvin Castro Dorong Gubernur YSK 'Operasi Bersih-bersih' di Lingkungan Pemprov!

Calvin Castro

MANADO - Aktivis Sulawesi Utara, Calvin Castro, akhirnya angkat bicara menyusul ramainya pemberitaan mengenai sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov Sulut yang saat ini sedang "digilir" atau menjalani proses pemeriksaan di Aparat Penegak Hukum (APH), baik di Polda Sulut maupun Kejaksaan Tinggi Sulut.

Castro, yang dikenal sebagai Ketua Aliansi Ormas dan LSM (ARMAK) Sulut, memberikan peringatan keras kepada Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK). Ia menilai bahwa para pejabat yang tersangkut masalah hukum tersebut sudah dalam kondisi "lampu merah" dan berpotensi menjadi batu sandungan bagi pemerintahan baru yang tengah tancap gas.

"Pejabat yang sedang dalam proses hukum itu jangan dianggap lampu hijau. Mereka sudah lampu merah dan harus di operasi dengan mendapat perhatian serius dari Pak Gubernur," tegas Castro dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).

Menurut Castro, saat ini Gubernur YSK sudah bergerak cepat dan berlari untuk merealisasikan visi misi pembangunan. Namun, ia khawatir langkah cepat tersebut akan terhambat jika masih ada pejabat eselon II yang tidak maksimal bekerja karena pikirannya terbelah oleh persoalan hukum.

"Kalau bisa, Pak Gubernur segera melakukan evaluasi dan cleaning terhadap pejabat-pejabat eselon dua di Pemprov. Jangan sampai program dan visi misi yang sudah dicetuskan dalam RPJMD tidak terealisasi untuk kepentingan masyarakat Sulut hanya karena beberapa pejabat tidak fokus bekerja," ujar Castro.

Ia mengingatkan agar Gubernur YSK dapat menjalankan semua program sesuai planing yang ada. "Kita berharap dan mendorong gubernur pejabat-pejabatnya yang tidak maksimal dalam menjalankan tugas karena tengah terseret masalah hukum dengan APH," tuturnya.

Pernyataan tegas Calvin Castro ini merujuk pada meningkatnya intensitas pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap para pejabat publik di Sulut beberapa pekan terakhir. 

Berdasarkan penelusuran, setidaknya beberapa nama yang saat ini tengah menjalani proses hukum yang cukup menyita perhatian publik diantaranya Kadis PUPR Deicy Paath dengan dugaan Tipikor MEP dan Mantan Kadis Kominfo dan Persandian yanh saat ini menjabat staf Ahli Seven Liow.

Castro menegaskan bahwa jika para pejabat yang bermasalah ini tidak segera dievaluasi, dikhawatirkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terganggu. 

Ia mendorong Gubernur YSK untuk melakukan pembenahan internal demi menyelamatkan program-program strategis yang telah dicanangkan.(ayi*)