John Marentek Resmi Nahkodai BKD Sulut, Yulius: Jabatan Ini Pilihan Tuhan

Foto:Ist

MANADO -- Pelantikan John Ismail Marentek.,AP.MSi, sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Utara menjadi penanda baru dalam penguatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. 

Gubernur Sulut, Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, menegaskan jabatan yang diemban seorang pejabat bukan sekadar hasil proses administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan integritas dan rasa takut akan Tuhan.

“Ini bukan hanya kehendak manusia, tetapi pilihan Tuhan. Karena itu jabatan harus dijaga dengan loyalitas, kerja nyata dan tanggung jawab kepada masyarakat,” tegas gubernur saat memimpin pelantikan di lingkungan Pemprov Sulut di Wisma Gubernuran Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Yulius, BKD memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas aparatur sipil negara di Sulawesi Utara. 

Karena itu, pimpinan BKD dituntut mampu menghadirkan sistem birokrasi yang profesional, disiplin dan bersih dari penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, Kepala BKD Sulut yang baru dilantik, John Ismail Marentek, menyampaikan komitmennya untuk membangun ASN yang profesional dan memiliki moralitas yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur menjadi fokus utama ke depan, seiring tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan modern.

“Kami ingin menciptakan ASN yang profesional, berintegritas dan memiliki moralitas yang baik, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Marentek.

Menurutnya, pembinaan ASN tidak hanya menyangkut kemampuan teknis dan administrasi, tetapi juga pembentukan karakter aparatur agar tetap menjaga etika, disiplin serta loyalitas terhadap aturan dan kepentingan publik.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sulut dan undangan lainnya. Momentum itu sekaligus menjadi bagian dari langkah penyegaran birokrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan akuntabel.(ayi*)