Massa Mapalus Dukung Program MBG Berlanjut, Desak Polda Sulut Usut Korupsi dan Aktor Intelektual Aksi Anarkis

Foto:Ist

MANADO – Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Mapalus (Masyarakat Patuh dan Tulus) menggelar aksi damai di depan Markas Polda Sulawesi Utara, Kamis, 25 Juni 2026. 

Dalam aksi tersebut, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator aksi, Doglas Panit, menegaskan bahwa program MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan serapan hasil pertanian dan sektor pendukung lainnya.

Menurutnya, manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh para penerima program, tetapi juga memberikan efek berantai bagi petani, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat di berbagai lapisan.

"Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya sangat besar bagi rakyat. Program ini harus tetap berjalan dan jangan sampai dihentikan," tegas Doglas dalam orasinya.

Meski mendukung keberlanjutan program tersebut, massa Mapalus meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret pelaksanaan MBG di Sulawesi Utara. 

Mereka mendesak Polda Sulut agar tidak ragu menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan anggaran maupun kewenangan dalam program tersebut.

Selain itu, para peserta aksi juga meminta polisi mengungkap dalang atau aktor intelektual di balik aksi demonstrasi yang berujung kerusakan fasilitas negara di lingkungan DPRD Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.

Mereka menilai tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan aset publik tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dalam orasi yang sama, sejumlah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat turut disuarakan. Massa meminta kepolisian meningkatkan patroli hingga ke lingkungan permukiman dan lorong-lorong guna mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Sementara itu, aalh satu koordinator demo Audy Malando dalam orasinya menegaskan bahwa dugaan penyimpangan yang terjadi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan Program MBG. 

Ia meminta aparat penegak hukum melakukan pembenahan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, sehingga program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat tetap dapat dilanjutkan.

Menurutnya, keberadaan dapur-dapur MBG juga berpotensi dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan kemanusiaan ketika terjadi bencana alam seperti banjir maupun gempa bumi.

Usai menyampaikan aspirasi di halaman Mapolda Sulut, perwakilan massa kemudian diterima untuk berdiskusi di dalam kantor Polda Sulut. Audiensi tersebut diterima oleh Karo Ops Polda Sulut Kombes Pol. FR Ukoli, Dirkrimsus Polda Sulut Kombes Pol. FX Prabowo, serta Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Alamsyah Hasibuan.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Mapalus menyerahkan sejumlah aspirasi dan harapan masyarakat terkait penegakan hukum, pengawasan pelaksanaan Program MBG, serta upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Utara.(**)