Isu Reshuffle di Kabinet Prabowo-Gibran Menguat, Menteri PU Dody Hanggodo Jadi Sorotan, Istana: Itu Hak Prerogatif Presiden

Dody Hanggodo.(foto:Ist)

JAKARTA – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali menghangat. Kali ini, nama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, disebut-sebut masuk dalam jajaran menteri yang berpotensi terkena evaluasi Presiden Prabowo Subianto apabila reshuffle kabinet benar-benar dilakukan dalam waktu dekat.

Spekulasi mengenai reshuffle mencuat setelah beredar berbagai informasi yang menyebut Presiden Prabowo tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantunya. Sejumlah laporan menyebut perombakan kabinet diperkirakan berlangsung pada awal Agustus, meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden.

Menanggapi isu tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Urusan penggantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden," ujar Hasan.

Nama Dody Hanggodo menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait dugaan mutasi sejumlah pegawai yang dikaitkan dengan bocornya surat perjalanan dirinya bersama keluarga ke Amerika Serikat.

Tudingan tersebut telah dibantah Dody yang menegaskan bahwa mutasi merupakan hal yang lazim dilakukan dalam organisasi kementerian sebagai bagian dari kebutuhan manajemen.

Di tengah berkembangnya isu tersebut, sejumlah kalangan menilai evaluasi terhadap para menteri merupakan langkah yang wajar dalam memastikan program prioritas pemerintahan berjalan optimal.

Seorang tokoh nasional yang enggan disebutkan identitasnya menilai Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi seluruh anggota kabinet berdasarkan capaian kinerja, bukan semata karena tekanan opini publik.

"Semua harus diukur dari kinerjanya. Kalau mampu menjalankan program Presiden tentu dipertahankan, tetapi bila tidak memenuhi target, evaluasi bahkan pergantian merupakan hal yang wajar. Semua kementerian pada akhirnya bertanggung jawab kepada Presiden," ujarnya.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo saat ini dikenal bergerak cepat dalam merealisasikan berbagai program strategis nasional, sehingga setiap kementerian dituntut memiliki ritme kerja yang sejalan dengan arah kebijakan Presiden.

Nammun demikian, hingga berita ini diturunkan belum terdapat satupun pengumuman resmi dari pihak Istana mengenai adanya reshuffle kabinet maupun daftar menteri yang akan diganti. Seluruh informasi yang beredar masih berupa spekulasi yang berkembang di ruang publik.(**)

 Prerogatif Presiden

JAKARTA – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali menghangat. Kali ini, nama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, disebut-sebut masuk dalam jajaran menteri yang berpotensi terkena evaluasi Presiden Prabowo Subianto apabila reshuffle kabinet benar-benar dilakukan dalam waktu dekat.

Spekulasi mengenai reshuffle mencuat setelah beredar berbagai informasi yang menyebut Presiden Prabowo tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pembantunya. Sejumlah laporan menyebut perombakan kabinet diperkirakan berlangsung pada awal Agustus, meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden.

Menanggapi isu tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Urusan penggantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden," ujar Hasan.

Nama Dody Hanggodo menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait dugaan mutasi sejumlah pegawai yang dikaitkan dengan bocornya surat perjalanan dirinya bersama keluarga ke Amerika Serikat. 

Tudingan tersebut telah dibantah Dody yang menegaskan bahwa mutasi merupakan hal yang lazim dilakukan dalam organisasi kementerian sebagai bagian dari kebutuhan manajemen.

Di tengah berkembangnya isu tersebut, sejumlah kalangan menilai evaluasi terhadap para menteri merupakan langkah yang wajar dalam memastikan program prioritas pemerintahan berjalan optimal.

Seorang tokoh nasional yang enggan disebutkan identitasnya menilai Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi seluruh anggota kabinet berdasarkan capaian kinerja, bukan semata karena tekanan opini publik.

"Semua harus diukur dari kinerjanya. Kalau mampu menjalankan program Presiden tentu dipertahankan, tetapi bila tidak memenuhi target, evaluasi bahkan pergantian merupakan hal yang wajar. Semua kementerian pada akhirnya bertanggung jawab kepada Presiden," ujarnya.

Menurutnya, pemerintahan Prabowo saat ini dikenal bergerak cepat dalam merealisasikan berbagai program strategis nasional, sehingga setiap kementerian dituntut memiliki ritme kerja yang sejalan dengan arah kebijakan Presiden.

Nammun demikian, hingga berita ini diturunkan belum terdapat satupun pengumuman resmi dari pihak Istana mengenai adanya reshuffle kabinet maupun daftar menteri yang akan diganti. Seluruh informasi yang beredar masih berupa spekulasi yang berkembang di ruang publik.(**)