DPRD Minut Mulai Bahas KUA-PPAS 2027, Prioritaskan Pembangunan Strategis dan Penguatan Pelayanan Publik

MINAHASA UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara mulai membahas arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang digelar di ruang sidang DPRD Minut.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu didampingi Wakil Ketua Edwin Nelwan dan Cynthia Imelda Erkles. Turut hadir Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, serta unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis yang akan menentukan arah penyusunan APBD 2027. Karena itu, seluruh proses pembahasan diharapkan berorientasi pada kepentingan masyarakat, transparansi, serta efektivitas penggunaan anggaran.

Menurutnya, setiap program yang dituangkan dalam dokumen anggaran harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa Utara.

Sementara itu, Bupati Joune Ganda menjelaskan penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dokumen tersebut disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan target pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan sejumlah program prioritas akan menjadi fokus pemerintah daerah pada 2027, di antaranya pengembangan sektor pariwisata, penguatan ketahanan air dan energi melalui program Water Energy Security, pembangunan infrastruktur strategis, pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif, hingga peningkatan layanan transportasi serta pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dalam rancangan awal yang dipaparkan, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,182 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sekitar Rp1,183 triliun. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan angka tersebut masih bersifat dinamis dan akan disempurnakan melalui pembahasan bersama DPRD sesuai perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan nasional, serta kemampuan fiskal daerah.

Joune Ganda berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berlangsung konstruktif sehingga menghasilkan APBD 2027 yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara.(Adv)