Advertisement
Foto:Ist
MINUT — Perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses KeMENITuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026. Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, turut menghadiri forum tersebut di Grand Ballroom Convention, JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah ini menjadi momentum untuk memperkuat langkah bersama dalam membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sekaligus menyusun strategi percepatan akses keuangan daerah untuk 2027.
Kehadiran Joune Ganda dalam kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas undangan Kementerian Dalam Negeri melalui radiogram Nomor 900.1.13.2/8219/SJ tertanggal 14 Oktober 2026, yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, atas nama Menteri Dalam Negeri.
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Forum ini menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan program perluasan akses keuangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Bagi daerah seperti Minahasa Utara, perluasan akses terhadap layanan keuangan formal menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif. Akses pembiayaan yang lebih terbuka diharapkan dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain membahas arah kebijakan dan strategi percepatan akses keuangan, Rakornas TPAKD 2026 juga dirangkaikan dengan penyerahan TPAKD Award 2026.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong perluasan akses keuangan melalui pelaksanaan program kerja TPAKD sepanjang 2025.
Melalui Rakornas ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan serta langkah konkret untuk memperluas akses layanan keuangan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah menuju 2027.(*)
865 dilihat
