Pimpin Apel Perdana, Bupati Joune Ganda “Gas Keras” Usai Lebaran: ASN Minut Diingatkan, Jangan Kendor Saat Rakyat Butuh Pelayanan

MINUT — Libur panjang boleh selesai, tapi urusan pelayanan publik jelas tidak ikut cuti. Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, langsung tancap gas dengan memimpin apel perdana pasca Idulfitri dan Nyepi, Senin (30/3/2026), di Lapangan Kantor Bupati.

Dalam suasana yang masih terasa “sisa-sisa libur”, Joune justru memilih pendekatan sebaliknya: tegas, terukur, dan tanpa basa-basi. Ia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa kembalinya mereka ke kantor bukan sekadar formalitas absen, tapi momentum untuk mengembalikan ritme kerja yang sempat melambat.

“Jangan sampai semangat kerja ikut libur panjang. ASN itu wajah pelayanan pemerintah. Kalau kita kendor, masyarakat yang langsung merasakan dampaknya,” tegas Joune di hadapan peserta apel.

Apel tersebut bukan sekadar seremoni pembuka. Di dalamnya juga dilakukan penyerahan kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian, serta penyerahan pensiun bagi sejumlah PNS yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Pemerintah daerah juga memberikan tali kasih sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun mengabdi.

Namun, fokus utama Joune bukan pada seremoni, melainkan peringatan keras soal disiplin dan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kehadiran ASN harus terpantau dengan baik melalui sistem absensi, sekaligus menjadi indikator awal keseriusan dalam bekerja.

Lebih jauh, Joune juga mengingatkan bahwa kondisi global yang tidak stabil, termasuk konflik geopolitik internasional, berpotensi berdampak langsung ke daerah. Isu ketahanan pangan, distribusi energi, hingga stabilitas ekonomi menjadi perhatian yang tidak bisa dianggap remeh.

“Jangan tunggu krisis datang baru bergerak. Kita harus antisipasi dari sekarang, terutama soal pangan dan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyinggung kewajiban administrasi ASN, mulai dari pelaporan LHKPN hingga pajak tahunan. Batas waktu yang semakin dekat membuatnya menekankan pentingnya keteladanan aparatur dalam hal kepatuhan terhadap aturan.

Tak kalah penting, Joune mendorong percepatan penyerapan anggaran serta penyesuaian program di setiap OPD agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Baginya, birokrasi tidak boleh lambat, apalagi di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kritis.

Ia juga mengingatkan bahwa di era digital, respons cepat terhadap aspirasi masyarakat di media sosial bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Transparansi dan komunikasi publik menjadi bagian dari pelayanan itu sendiri.(Adv)