WFH Bukan Waktu Santai ASN, Gubernur Sulut Kirim Sinyal Keras: Kinerja Tetap Diawasi!

Gubernur Sulut Yulius Selvanus tampak memimpin langsung Apel perdana pasca libur lebaran di halaman kantor Gubernur Sulut, Senin (30/03/2026). 

MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi memulai pola kerja baru pasca libur panjang keagamaan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Namun di balik kebijakan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen, terselip pesan tegas dari Gubernur Sulut Yulius Selvanus tidak ada ruang bagi kelonggaran disiplin.

Dalam apel perdana yang digelar di halaman Kantor Gubernur, Senin (30/3/2026), Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa skema kerja dari rumah bukan bentuk keringanan, melainkan pergeseran tanggung jawab yang harus dijalankan secara penuh.

“Bekerja dari rumah tetap bekerja, bukan libur tambahan,” tegasnya di hadapan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan WFH yang dijadwalkan setiap Rabu dan Kamis ini disebut sebagai bagian dari adaptasi sistem kerja modern sekaligus upaya efisiensi energi. Namun, Gubernur mengingatkan bahwa fleksibilitas tidak boleh disalahartikan sebagai kebebasan tanpa kontrol.

Ia menyoroti potensi penyalahgunaan waktu kerja jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan integritas ASN. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan negara harus dibayar dengan kinerja nyata.

Selain itu, pengawasan terhadap kinerja aparatur disebut akan diperketat. Penilaian publik terhadap kualitas pelayanan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.

“Jangan sampai kepercayaan ini justru menurunkan kualitas kerja. Semua tetap dalam pengawasan,” ujarnya.

Tak hanya soal sistem kerja, Gubernur juga menyinggung pentingnya kedisiplinan dalam hal sederhana seperti kebersihan lingkungan kantor. Ia bahkan menginstruksikan kegiatan kerja bakti rutin sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, capaian sektor pariwisata Sulut yang mengalami peningkatan signifikan turut disorot. Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat jajaran cepat berpuas diri.

Menurutnya, wajah daerah yang bersih dan tertata menjadi bagian penting dalam menjaga daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Menutup arahannya, Gubernur menegaskan bahwa kebijakan WFH harus dipahami sebagai bagian dari reformasi kerja, bukan celah untuk menurunkan standar pelayanan.

“Ini bukan soal di mana bekerja, tapi bagaimana bekerja,” pungkasnya.(ayi)