BKPRMI Sulut Gagal Pilih Ketua, Sorotan Tajam Husen: Proses Kotor Lahirkan Pemimpin Rusak

Husen Tuahuns

MANADO -- Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-XI BKPRMI Sulawesi Utara yang digelar hingga Minggu (7/6) dini hari di Asrama Haji Tuminting berakhir tanpa ketua terpilih. 

Kebuntuan akibat perbedaan tafsir aturan kemenangan ini langsung memicu reaksi keras dari fungsionaris MPW BKPRMI, Husen Tuahuns, yang menilai proses sidang meninggalkan noda sejarah dan tidak mencerminkan nilai-nilai organisasi kepemudaan masjid.

Dalam pernyataan yang diterima redaksi, Husen mengkritik tajam cara pimpinan sidang yang dinilainya tidak paham aturan dan terkesan berpihak. Ia bahkan menyebut aroma ketidakberesan telah tercium sejak awal, dan kini "karakter buruk itu muncul secara kasat mata."

"Ini meninggalkan noda sejarah. Saya mengecam cara-cara tidak elegan dan tidak profesional. BKPRMI adalah wadah Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, bukan ajang drama murahan," tegas Husen aktivis 98' dengan nada greget dan ikut dibenarkan aktivis muslim mantan-mantan ketua DPW dan ketua DPD se-Sulut.

Muswil yang dihelat di Manado itu mempertemukan dua kandidat, Zulhan Manggabarani dengan 8 suara dan Donal Pakuku dengan 7 suara dari total 15 suara sah DPD. Meski unggul, Zulhan belum ditetapkan sebagai pemenang karena sebagian pihak mempersyaratkan 50 persen plus satu suara (8,5 suara), sementara yang lain menilai 8 suara sudah memenuhi syarat mayoritas.

Husen menyoroti bahaya dari proses yang tidak sehat. "Jika pemimpin lahir dari proses premanisme, maka akan lahir pemimpin preman. Itu hukum kausal. Anak muda masjid butuh Uswatun Hasanah, contoh yang baik, bukan teladan yang buruk," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya klaim bahwa "orang besar di Sulut" telah merestui kandidat tertentu. Husen membantah keras dan menyebutnya sebagai kebohongan. "Saya yakin orang besar itu tidak doyan bermain di wilayah kotor seperti ini. Jangan bawa-bawa nama beliau," sindirnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Husen menyatakan akan segera terbang ke Jakarta. "Saya akan membeberkan perilaku beberapa oknum pimpinan sidang termasuk dari DPP. Saya yakin sikap ini diaminkan para sesepuh, aktivis muslim, dan mantan ketua BKPRMI se-Indonesia," tandasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk malu kepada para pemuda dan remaja masjid yang mulai mencintai BKPRMI. "Mereka diperton-tonkan drama menjijikkan yang tidak mendidik. Ini harus diakhiri. Jangan pasung hak demokrasi mereka. Biar pemuda yang menentukan siapa pemimpin layak," tutup Husen penuh harap.

"Saya berharap kepada seluruh tokoh muslim, para ulama, aktivis dakwah, serta seluruh elemen masyarakat yang peduli pada masa depan generasi masjid, untuk turun tangan. Jangan diam. Jangan biarkan marwah BKPRMI diinjak-injak oleh segelintir orang yang haus kekuasaan.

Kezaliman terhadap AD/ART dalam proses pemilihan pemimpin di BKPRMI harus dihentikan. Ini bukan sekadar soal jabatan, ini soal masa depan anak-anak muda kita. Jika aturan dasar saja dibiarkan dilanggar, lalu apa warisan yang akan kita berikan kepada generasi penerus?

Saya mengajak semua pihak yang masih memiliki rasa malu kepada Allah dan kepada para pemuda masjid, untuk bangkit. Luruskan kembali BKPRMI sebagai wadah yang terhormat, berjati diri, dan bebas intervensi. Jangan biarkan organisasi ini dikendalikan oleh cara-cari premanisme.

"Selamatkan BKPRMI. Selamatkan marwah dakwah kita. Demi Allah, ini panggilan jihad moral saya." Husen.

Alasannya, karena BKPRMI adalah wadah kemasjidan yang se harusnya tempat umat ber Fastabiqul khairat. Artinya ber lomba-lomba dalam kebajikan dan membawah pemudah/ remaja untuk mencintai masjid, sehingga mereka butuh pemimpin yg dpt menjadi Uswatun Hasanah (Contoh yang baik).

Husen menambahkan bahwa tujuan utama BKPRMI adalah memberdayakan Pemuda remaja masjid agar bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki wawasan ke Islaman dan ke Indonesiaan yang kuat, serta menjadikan Masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan untik mewujudkan masyarakat yang MADANI.

"Dalam waktu dekat ini saya akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan hal ini," ungkap Husen.

Sementara itu, kebuntuan Muswil XI diserahkan ke DPP BKPRMI untuk diputuskan. Seluruh dinamika telah dituangkan dalam berita acara resmi. Kini, nasib kepemimpinan BKPRMI Sulut periode 2026-2030 berada di tangan pusat.(ayi)