Pejabat Tinggi Pratama Dituntut Satu Komando, Tahlis Siapkan Formasi Kabinet Sulut Maju

Gubernur Yulius Selvanus didampingi Wagub Viktor Mailangkay saat memimpin pelantikan pejabat administratif di lingkup Pemprov Sulut belum lama ini.(Foto:Ist)

MANADO – Lonceng tanda awas terhadap jajaran pejabat tinggi pratama berbunyi. Pasalnya, Sinar lampu komite talenta kini tengah menyorot satu per satu 'bola kristal' di lingkungan Pemprov Sulut.

Buktinya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang,SIP.,MM langsung bergerak cepat bak baru duduk di kursi panas.

Usai resmi dilantik, ia langsung menghadap Gubernur Mayjend TNI (Purn) Yulius Sevanus (YSK) untuk melaporkan persiapan perombakan besar-besaran pejabat tinggi pratama demi membentuk "Kabinet Sulut Maju".

Namun di balik langkah cepat itu, Tahlis menyelipkan sindiran tajam terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang masih "belum move on".

Menurutnya, mekanisme berbasis Komite Talenta yang kini diusung tak akan memberi ruang bagi pejabat yang gagal membaca perubahan arah.

"Mekanisme seleksi sekarang sudah tidak seribet dulu. Tidak perlu pansel dengan proses wawancara berbelit-belit karena data ASN sudah terintegrasi dengan BKN Regional.

Konsekuensinya, orang dari pusat atau luar Sulut pun bisa masuk. Sebaliknya, pejabat kita yang kurang nyambung bisa 'keluar' sesuai kebutuhan kompetensi," tegas Tahlis.

Namun, yang membuat suasana memanas adalah pernyataan tegas Tahlis soal "loyalitas satu komando." Ia mengibaratkan ASN sebagai bola kristal, ketika disorot cahaya, ia akan memantulkan cahaya yang sama disekitarnya. Begitu pemimpin berganti, maka pantulan cahaya harus ikut berubah.

"Jika pemimpinnya sekarang Pak YSK dan Wakilnya (VM), maka pantulannya harus YSK-VM. Bukan yang lain. Kalau masih ada pejabat tinggi pratama yang pantulannya tidak sama, itu namanya kurang ajar," ujar Tahlis dengan nada candaan yang terdengar diplomatis namun menusuk.

Tahlis mengakui bahwa isu banyaknya pejabat yang belum move on inilah yang membuat proses rolling kali ini bakal sangat ketat dan selektif.

Komite Talenta yang beranggotakan Sekprov, Kepala BKPSDM, Inspektorat, Asisten III, serta mengundang Kepala BKN Regional dan akademisi diberi keleluasaan menggodok nama berdasarkan database nasional.

"Kami hanya menyodorkan nama ke gubernur. Misalnya tujuh nama untuk satu SKPD. Gubernur punya hak prerogatif penuh untuk memilih siapa yang punya chemistry, rekam jejak bersih, dan yang pasti satu komando," jelasnya.

Tujuanya untuk memastikan seluruh program RPJMD yang telah dirancang bisa direalisasikan tanpa alasan "salah komando" atau "belum adaptasi." Dengan mekanisme ini, Tahlis memastikan tidak ada lagi ruang bagi pejabat yang suka "kucing-kucingan" dengan loyalitas.

"Detik dia punya pemimpin baru, detik itu juga loyalitasnya harus berubah. Kalau tidak? Selamat tinggal. Ini harga mati untuk Kabinet Sulut Maju," pungkasnya, Proses rolling dan jumlah pasti pejabat yang akan terdampak itu wewenang penuh Gubernur.(ayi*)