Pasca-Gibran, Kursi RI-2 Untuk Pramono Anung Menggoda Prabowo karena PDIP Punya 110 Kursi untuk Diperhitungkan!
 |
| Foto:Ist |
Wacana tersebut bukan semata-mata berbicara tentang pembagian jabatan politik, melainkan juga menyangkut konsolidasi kekuatan nasional, stabilitas pemerintahan, serta kebutuhan membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Pandangan ini disampaikan mantan aktivis 1998, Husen Tuahuns, SH. Menurutnya, PDIP merupakan kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan dalam kalkulasi pemerintahan Prabowo.
Sebagai partai dengan perolehan kursi legislatif terbesar pada Pemilu 2024, PDIP memiliki 110 kursi di DPR RI. Posisi tersebut memberikan bobot politik tersendiri dalam dinamika parlemen maupun proses pengambilan kebijakan nasional.
"Kalau kita berbicara tentang realitas politik, kekuatan 110 kursi di DPR RI tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam politik, angka merupakan bagian penting dari proses komunikasi dan bargaining. Karena itu, keberadaan PDIP dalam konfigurasi pemerintahan menjadi salah satu faktor yang patut diperhitungkan," ujar Husen.
Ia juga menyoroti kekuatan PDIP di tingkat pemerintahan daerah. Menurutnya, jaringan kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari partai tersebut menjadi modal politik yang memiliki dimensi strategis.
Bagi Husen, yang dijuluki sang Destroyer ini pemerintahan tidak cukup hanya dibangun melalui konsolidasi di tingkat pusat. Hubungan yang produktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat berjalan hingga ke daerah.
Lanjut Husen menilai, hubungan komunikasi politik antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menjadi salah satu variabel yang menarik dicermati.
Menurut dia, dinamika hubungan kedua tokoh tersebut memiliki arti penting dalam membaca kemungkinan terbukanya ruang komunikasi politik yang lebih luas antara Gerindra dan PDIP.
"Presiden Prabowo tentu memiliki kalkulasi politik sendiri. Apalagi beliau juga harus mempertimbangkan konfigurasi koalisi, stabilitas pemerintahan, dan kebutuhan membangun komunikasi dengan seluruh kekuatan politik di parlemen," katanya.
Ia berpendapat, apabila PDIP masuk dalam pemerintahan, hal itu dapat membuka ruang konsolidasi politik yang lebih luas. Namun, proses tersebut tentu membutuhkan komunikasi dan kesepahaman di antara partai-partai yang selama ini berada dalam koalisi pemerintahan.
Nah Husen berpandangan, pembagian peran dalam pemerintahan bukan sekadar persoalan jatah jabatan, melainkan bagaimana seluruh kekuatan politik dapat mengambil bagian dalam agenda pembangunan nasional.
Dalam konteks kemungkinan munculnya figur dari PDIP, Husen tegas menyebut nama Pramono Anung yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, pengalaman Pramono Anung di pemerintahan pusat maupun daerah menjadikannya salah satu figur yang layak masuk dalam pembahasan politik apabila wacana pergantian Wakil Presiden benar-benar berkembang.
Pramono diketahui pernah menjabat Menteri Sekretaris Kabinet pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Lebih jauh, Husen menilai pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak politik dan pemerintahan yang dapat diperhitungkan dalam diskusi mengenai konfigurasi kepemimpinan nasional.
"Mas Pram, begitu biasa disapa, memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang dalam dunia politik dan pemerintahan. Mulai dari parlemen, lingkungan kabinet, hingga pemerintahan daerah. Dalam pandangan saya, pengalaman seperti itu menjadi modal penting untuk dibicarakan dalam konteks kepemimpinan nasional," ungkapnya.
Ia menambahkan, faktor komunikasi lintas partai dan kemampuan membangun hubungan dengan berbagai kelompok politik juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan figur yang akan mendampingi Presiden.
Selain itu, Husen mengaitkan wacana konsolidasi politik tersebut dengan iklim investasi nasional.
Menurutnya, kepastian politik dan konsistensi kebijakan merupakan sejumlah faktor yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu, hubungan yang konstruktif antara pemerintah, parlemen, dan kekuatan politik di daerah dinilai relevan bagi keberlangsungan agenda investasi.
Kendati demikian, stabilitas politik bukan satu-satunya penentu masuknya investasi. Kepastian hukum, kualitas regulasi, kemudahan perizinan, infrastruktur, serta daya beli masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Husen berharap, sisa masa pemerintahan Prabowo dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi nasional dan mengurangi sekat-sekat politik yang berpotensi menghambat pembangunan.
"Jangan sampai energi bangsa terlalu banyak terserap untuk pertarungan politik. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana seluruh kekuatan nasional bisa bekerja bersama. Kalau komunikasi politik terbangun dan iklim investasi semakin kondusif, harapan terhadap pertumbuhan ekonomi tentu memiliki ruang untuk diwujudkan," tuturnya.(*)
Post a Comment