PRESIDEN BICARA REVOLUSI, TETAPI LUPA: REVOLUSI ADALAH GERAKAN RAKYAT, BUKAN PROYEK KEKUASAAN!
![]() |
| Oleh: Vebry Tri Haryadi Praktisi Hukum, Advokat, Mantan Jurnalis |
Sejarah mencatat, revolusi bukanlah pekerjaan seorang tokoh, apalagi proyek pribadi pemegang kekuasaan. Revolusi Indonesia 1945–1949 lahir dari perjuangan kolektif rakyat melawan kolonialisme. Ada pemuda, ulama, kaum terpelajar, petani, buruh, laskar, tentara, diplomat, dan rakyat biasa yang mempertaruhkan nyawa serta masa depannya demi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta memang menjadi tokoh sentral, tetapi kemerdekaan bukan hadiah dari dua orang. Ia merupakan hasil perjuangan sebuah bangsa.
Peristiwa 1966 dan gerakan Reformasi 1998 juga memperlihatkan bahwa perubahan politik besar tidak pernah berdiri di atas kehendak seorang penguasa. Reformasi 1998, misalnya, tumbuh dari krisis ekonomi, kemarahan publik terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penolakan terhadap otoritarianisme. Mahasiswa menjadi kekuatan penting, tetapi tuntutan perubahan juga disuarakan berbagai elemen masyarakat. Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998. Itu pelajaran sejarah: kekuasaan dapat bertahan lama, tetapi tidak kebal terhadap desakan rakyat.
Karena itu, revolusi tidak cukup dimaknai sebagai pergantian orang, perubahan kabinet, atau gebrakan seorang presiden. Revolusi sejati menyentuh akar persoalan: struktur kekuasaan, sistem politik, tata kelola ekonomi, penegakan hukum, dan distribusi keadilan. Jika praktik lama tetap dipelihara dengan wajah baru, maka yang terjadi bukan revolusi, melainkan sekadar pergantian kemasan.
Indonesia hari ini tidak kekurangan slogan perubahan. Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah korupsi, politik transaksional, ketimpangan ekonomi, mahalnya biaya politik, penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu, serta penegakan hukum yang masih dipertanyakan independensinya. Kekayaan alam yang melimpah seharusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan. Di sinilah ukuran revolusi yang sesungguhnya harus diletakkan.
Presiden Prabowo tentu memiliki kewenangan konstitusional untuk memimpin perubahan. Namun, kewenangan itu bukan cek kosong. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, presiden bukan pemilik negara dan bukan pemegang kedaulatan tertinggi. Presiden adalah pejabat yang menerima mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum.
Maka, ketika Prabowo berbicara tentang revolusi, pertanyaan politik hukumnya sederhana: apakah ia berani membenahi sistem yang selama ini melanggengkan ketidakadilan, termasuk jika persoalannya berada di lingkaran kekuasaannya sendiri? Apakah hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap orang-orang yang memiliki kedekatan politik? Apakah praktik politik uang akan diberantas sampai ke akar-akarnya, atau hanya menjadi bahan pidato?
Pernyataan Prabowo yang menyebut Muhammadiyah, NU, Persis, petani, dan nelayan berada di belakangnya juga perlu ditempatkan secara proporsional. Organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat bukanlah stempel legitimasi bagi kekuasaan. Mereka memiliki independensi, sejarah, dan tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah ketika kebijakan menyimpang. Dukungan masyarakat tidak boleh ditafsirkan sebagai penyerahan hak untuk mengkritik.
Menarik ketika Prabowo menyatakan dirinya ingin dikoreksi apabila menyimpang. Pernyataan itu patut diuji melalui sikap pemerintah terhadap kritik. Sebab, kritik mahasiswa, akademisi, jurnalis, advokat, dan masyarakat sipil bukan ancaman bagi negara. Justru kritik merupakan bagian penting dari demokrasi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kendali. Presiden yang sungguh-sungguh menginginkan perubahan semestinya membuka ruang kritik, bukan sekadar meminta dukungan.
Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 juga tidak boleh berhenti sebagai kutipan dalam pidato. Penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Konsekuensinya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka investasi, proyek infrastruktur, atau pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana rakyat memperoleh pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Pada akhirnya, revolusi yang dibutuhkan Indonesia bukanlah revolusi yang memusatkan seluruh perubahan pada sosok seorang presiden. Indonesia membutuhkan pembenahan institusi, pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, demokrasi yang tidak dibeli oleh modal, serta penegakan hukum yang tidak tunduk kepada kepentingan politik. Perubahan harus menyentuh sistem, bukan sekadar mengganti siapa yang duduk di kursi kekuasaan.
Prabowo boleh menjadi penggerak perubahan. Namun, revolusi bukan milik seorang presiden, bukan pula proyek kekuasaan. Dalam republik yang berdaulat, rakyatlah pemilik kedaulatan, rakyatlah sumber mandat, dan rakyat pula yang menentukan arah sejarah bangsanya. Sebab, revolusi sejati tidak lahir dari klaim seorang pemimpin, melainkan dari keberanian membenahi negara demi kepentingan seluruh rakyat.(*)

Post a Comment