Warga Korban Gunung Ruang Desak Pemkab Sitaro Lebih Peduli: Jangan Ulangi Kesalahan, Salurkan Dana Stimulan Langsung ke Kami

Suasana saat pertemuan antara pihak BPBD Pemkab Sitaro dengan warga penerima dana Stimulan yang berlangsung di Pendopo kantor Camat Tagulandang, Rabu, 15 Oktober 2025

TAGULANDANG — Suara warga penerima bantuan stimulan korban erupsi Gunung Ruang kembali menggema. Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Sitaro meninjau ulang metode penyaluran bantuan yang dinilai tidak efektif pada termin pertama, dan meminta agar pencairan termin kedua dilakukan secara langsung dalam bentuk tunai kepada penerima.

 

Aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan lintas instansi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sitaro, pihak Bank Mandiri, serta korban masyarakat penerima bantuan erupsi gunung Ruang yang digelar di pendopo Kantor Camat Tagulandang, Rabu (15/10/2025). 

Dalam forum tersebut, Kartini Neng Mantauw, salah satu penerima bantuan stimulan yang dipercaya sebagai juru bicara warga dari dua kelurahan dan satu kampung terdampak, dengan tegas meminta agar sisa 60 persen dana tahap kedua disalurkan langsung ke rekening atau tangan warga penerima, bukan lagi melalui pihak ketiga seperti toko bangunan rekanan. 

“Pada termin pertama, warga hanya menerima tunai Rp1,5 juta untuk upah, sementara Rp4,5 juta sisanya dalam bentuk bahan bangunan yang disalurkan lewat enam toko bangunan,” ungkap Kartini. “Masalahnya, banyak dari kami sudah memperbaiki rumah dengan dana pribadi karena prosesnya terlalu lama, hampir tiga bulan pasca bencana baru ada pencairan. Sekarang rumah sudah berdiri kembali, jadi kalau pencairan kedua masih pakai sistem pihak ketiga, jelas tidak relevan lagi.” katanya. 

Ia menilai, pola lama justru membuat bantuan tidak tepat sasaran. Banyak bahan yang diberikan toko dinilai tidak sesuai kebutuhan warga. Bahkan sebagian penerima merasa seolah hanya menjadi formalitas penerima bantuan, padahal dana dalam bentuk barang itu tidak seutuhnya sampai ke tangan mereka. 

“Sebagai korban, kami ingin bahan bangunan yang dipakai adalah pilihan terbaik karena ini rumah kami sendiri. Kalau uangnya diberikan langsung, kami bisa membeli sesuai kebutuhan dan kualitas yang kami mau,” tambahnya dengan nada tegas. 

Kartini juga mengingatkan agar BPBD tidak terlalu kaku dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan melalui pihak ketiga. Menurutnya, kondisi lapangan sudah jauh berbeda dari asumsi awal. “Kita belajar dari pengalaman termin pertama. Kalau sistem yang sama diterapkan lagi, akan menambah beban warga yang sudah susah payah membangun rumah sendiri,” ujarnya. 

Dalam pertemuan itu, warga menekankan pentingnya kebijakan yang lebih manusiawi dan fleksibel, mengingat sebagian besar penerima sudah menyelesaikan perbaikan rumah dengan dana pribadi. Untuk kategori rusak ringan, warga masih menunggu sisa Rp9 juta dari total bantuan Rp15 juta, sementara untuk rusak berat nilainya mencapai Rp30 juta. 

Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Kepala BPBD Sitaro, Joy Sabune, serta pihak Bank Mandiri itu berlangsung cukup kominikatif dan mereka berjanji akan mempertimbangkan mengkaji tuntutan penerima dengan regulasi yang ada. 

Meski berlangsung tertib, sejumlah warga berharap pemerintah benar-benar mendengarkan aspirasi tersebut dan tidak mengulang kekeliruan sistem sebelumnya. 

“Intinya sederhana,” tutup Kartini Mantauw. “Berikan langsung ke warga. Kami tahu betul bagaimana memperbaiki rumah kami sendiri.” pungkas Ci Neng sapaan akrab Kartini Mantauw.(ayi)