Pemprov Sulut Solid Genjot Tata Kelola Keuangan, LHP BPK Semester II 2025 Diterima Wagub Victor Mailangkay

Foto:Ist

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kekompakan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal itu ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Selasa (13/1/2026).

LHP tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, mewakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus, dalam kegiatan yang turut dihadiri pimpinan DPRD Provinsi Sulut, para kepala daerah, serta ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Laporan yang diserahkan mencakup pemeriksaan kinerja serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Penyerahan dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah.

Dalam sambutan Gubernur Yulius Selvanus yang dibacakan Wagub Victor Mailangkay, ditegaskan bahwa LHP BPK menjadi instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

“LHP ini bukan hanya laporan administratif, tetapi menjadi dasar evaluasi dan perbaikan nyata dalam pengelolaan keuangan publik,” tegas Yulius.

Pemprov Sulut juga menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK RI yang dinilai profesional dan independen dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap berada pada koridor aturan.

Gubernur Yulius Selvanus menginstruksikan seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kinerja dan DTT oleh BPK bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program, kualitas tata kelola pemerintahan, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Tindak lanjut rekomendasi tersebut diharapkan mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Utara.(**)