Anggota DPRD Sulut Tony Supit Bantah Tudingan Akun Anonim. Saya Enggak Main di Balik Penahanan Bupati Sitaro!

Foto:Ist

MANADO – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Tony Supit, akhirnya buka suara. Ia membantah habis-habisan tudingan liar yang dilontarkan sebuah akun anonim di media sosial (medsos) yang mengaitkannya dengan penahanan Bupati Kepulauan Sitaro, Chintya Kalangit.

Dalam postingan yang viral itu, laman "Publik Sitaro" sebuah akun anonim menuding ada skenario kriminalisasi bermuatan politik licik yang melibatkan Tony Supit (TS) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Bupati Chintya sendiri resmi ditahan Kejati Sulut pada Rabu (6/5/2026), malam dalam kasus dugaan korupsi dana bencana erupsi Gunung Ruang.

Tak hanya itu, akun tersebut juga menyebarkan sebuah foto pertemuan Tony Supit dengan sejumlah petinggi Kejati Sulut di sebuah rumah makan di Manado. Foto itulah yang dijadikan 'amunisi' untuk menuding ada permainan di balik penahanan bupati.

Tony Supit tak tinggal diam. Dengan nada tegas, ia menyebut akun tersebut tidak bertanggung jawab dan hanya ingin mengadu domba.

"Itu akun bodong. Anonim. Nggak jelas siapa orangnya. Jadi anggota dewan, kan tahu tugas dan fungsinya pengawasan. Kalau ada yang salah, lapor dong lewat jalur resmi. Jangan sembunyi-sembunyi di balik layar," seru Tony kepada saat dikonfirmasi lewat hp selular pribadinya.

Tudingan terberat datang dari foto pertemuan Tony dengan jajaran Kejati Sulut. Namun, dengan santai namun tegas ia membantah jika foto itu bukti konspirasi.

"Itu kebetulan saja. Saya waktu itu lagi ada teman dari Jakarta yang ngajakin makan. Saya sama sekali enggak tahu kalau beliau-beliau (pimpinan Kejati) juga ada di lokasi yang sama," jelasnya.

Tony menegaskan tidak pernah ada pembicaraan apapun terkait kasus Bupati Sitaro dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi klaim akun anonim yang menyebut Bupati Chintya Kalangit sebagai korban manuver politik licik, Tony memilih sikap hati-hati. Ia menolak berandai-andai dan menyerahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum.

"Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan tempuh jalur hukum. Ajukan praperadilan, atau buktikan di persidangan. Jangan langsung teriak-teriak 'kriminalisasi' di medsos. Itu tidak elegan," tegasnya.

Tony juga menegaskan posisinya sebagai anggota DPRD Sulut. Menurutnya, fungsi pengawasan melekat pada dirinya. Tapi ia tidak akan ikut-ikutan menghakimi di publik.

"Saya hormati proses hukum. Biar Kejaksaan bekerja profesional. Tapi kalau ada bukti ada permainan, saya justru akan jadi yang pertama melaporkan. Karena saya anggota dewan provinsi, fungsi pengawasan itu harus saya jalankan," pungkasnya.(ayi)