Soal Proyek Diving Centre Rp4,5 M yang Kini Total Loss; Bupati Boltim, Sebut Risky Lamaluta Tahu Teknis

Oskar Manoppo

BOLTIM — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, akhirnya angkat bicara terkait proyek pembangunan Diving Centre senilai Rp4,5 miliar yang berlokasi di Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, yang kini diduga kuat mengalami total loss karena tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat.

Oskar Manoppo tidak menampik bahwa pada saat proyek tersebut direncanakan dan dilaksanakan, dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Kaban BKAD) Pemkab Boltim.

Namun demikian, Oskar menegaskan bahwa urusan teknis pelaksanaan proyek berada di Dinas Pariwisata Boltim, dan menyebut langsung nama Risky Lamaluta yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata.

“Teknisnya ada di Dinas Pariwisata. Yang tahu detail itu pak Risky Lamaluta waktu beliau menjabat sebagai Kadis Pariwisata,” ungkap Oskar Manoppo kepada wartawan usai mengikuti RUPS di BSGO, Selasa (10/2/2026).

Saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai alasan proyek tersebut dibuat dengan sistem swakelola, Oskar kembali menegaskan bahwa pihak yang paling memahami proses perencanaan hingga pelaksanaan adalah Dinas Pariwisata.

“Yang mengetahui sampai ke teknis dan pelaksanaannya itu adalah Kadis Pariwisata saat itu,” pungkasnya.

Diketahui, proyek Diving Centre ini sebelumnya sudah sempat dilidik oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Boltim. Namun hingga kini belum ada kejelasan lanjutan terkait hasil penyelidikan tersebut.

Sejumlah pihak menilai proyek ini patut kembali diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, mengingat selain tidak memberikan manfaat, proyek juga diduga dibangun di atas lahan yang belum mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa sejak tahap perencanaan dan pengadaan, proyek ini sudah bermasalah secara administratif maupun hukum, sehingga berujung pada kegagalan total di lapangan.

Publik kini mendesak agar aparat penegak hukum mengusut kembali proses perencanaan, penganggaran, hingga penentuan lokasi proyek, termasuk peran masing-masing pihak yang terlibat, guna memastikan ada tidaknya unsur kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut.(ayi*)