Diduga Berkedok Dinas, Pejabat Sitaro ‘Pelesir’ ke Bali: BAKKIN Sulut Minta Mendagri Turun Tangan

Ki-ka: Ketua DPD BAKKIN Sulawesi Utara, Calvin Limpek dan foto pejabat Pemkab Kepulauan Sitaro saat menghadiri resepsi pernikahan di Bali.(foto:Ist)

SITARO — Dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menuai sorotan keras dari Ketua DPD BAKKIN Sulawesi Utara, Calvin Limpek.

Sorotan ini mencuat setelah beredarnya informasi terkait agenda kunjungan ke Bali yang diduga beririsan dengan kehadiran dalam acara pernikahan salah satu pejabat. Situasi ini memicu pertanyaan publik mengenai urgensi dan relevansi kegiatan tersebut terhadap kebutuhan masyarakat Sitaro.

Calvin Limpek menegaskan, jika perjalanan tersebut tidak memiliki output nyata bagi daerah dan hanya menjadi “kedok” kepentingan pribadi atau kelompok, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

“Di saat masyarakat Sitaro membutuhkan perhatian serius pemerintah, justru muncul dugaan pejabat memanfaatkan perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas negara. Ini preseden buruk bagi pemerintahan,” tegas Limpek.

Ia menilai, perjalanan dinas seharusnya berbasis kebutuhan strategis daerah, bukan dijadikan celah untuk agenda seremonial yang minim dampak.

Lebih lanjut, Limpek juga mempertanyakan urgensi kegiatan studi banding atau audiensi di luar daerah, terutama di tengah dorongan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah pusat.

“Pertanyaannya sederhana, apa hasil konkret untuk rakyat Sitaro? Atau ini hanya formalitas agar tiket, hotel, dan fasilitas bisa ditanggung negara?” ujarnya.

BAKKIN Sulut menyatakan akan menyurat secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri guna meminta evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan dinas tersebut. Termasuk, meminta klarifikasi dari Bupati sebagai pemberi tugas dan Sekretaris Daerah yang terlibat dalam kegiatan dimaksud.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Inspektorat untuk segera melakukan audit internal agar dugaan penyimpangan dapat ditelusuri secara objektif.

“Kalau mau hadir di acara pribadi, gunakan uang pribadi. Jangan berlindung di balik surat tugas. Ini bukan sekadar etika, ini soal integritas,” tegasnya.

Ia mengingatkan, praktik seperti ini jika dibiarkan akan merusak kepercayaan publik dan menciptakan budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan.

“Jabatan itu amanah, bukan fasilitas. Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai jalan-jalan, rakyat butuh kerja nyata,” pungkas Limpek.(tim redaksi)