Paruntu: Tim KKP Mulai Survei, Enam Desa Minut Berpeluang Dapat Infrastruktur Nelayan

Kadis DKP Pemkab Minut Jack Paruntu saat menerima tim survei KKP baru-baru ini.

MINUT – PemerintahKabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengusulkan enam desa pesisir untuk masuk dalam program Kampung Nelayan Merah Putih dari pemerintah pusat.

Enam desa yang diusulkan tersebut yakni Desa Kema Tiga, Desa Kampung Ambon (Likupang Timur), Desa Bulutui (Likupang Barat), Desa Gangga Dua (Likupang Barat), Desa Kahuku (Likupang Timur), serta Desa Minaesa di Kecamatan Wori.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Minahasa Utara, Jack Paruntu, mengatakan seluruh desa tersebut telah memasukkan proposal resmi dan saat ini sedang dalam tahap verifikasi oleh tim dari pemerintah pusat.

“Proposal dari enam desa sudah dimasukkan. Sekarang sementara dilakukan survei oleh tim dari pusat untuk menilai kelayakan sesuai dengan usulan yang diajukan desa,” ujar Paruntu.

Menurutnya, tim teknis dari kementerian turun langsung ke lapangan untuk melihat kesiapan desa, termasuk ketersediaan lahan serta kebutuhan infrastruktur yang akan dibangun.

Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pembangunan sarana dan prasarana perikanan.

Bentuk bantuan yang direncanakan antara lain pembangunan cold storage, galangan kapal, dermaga nelayan, hingga bengkel perahu, yang seluruhnya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

“Bantuan yang diberikan tergantung kebutuhan desa. Infrastruktur seperti cool storage, galangan kapal, dermaga, sampai bengkel perahu bisa dibangun melalui dukungan dana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.

Namun demikian, Paruntu menegaskan bahwa desa yang diusulkan juga harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya menyiapkan lahan sebagai lokasi pembangunan fasilitas tersebut.

Paruntu berharap program ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah Minahasa Utara.

“Tujuan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat nelayan. Program ini sangat sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hingga terealisasi.

Ia bahkan telah menginstruksikan langsung kepada jajaran DKP Minut agar serius mengawal seluruh tahapan, mulai dari verifikasi hingga penetapan oleh pemerintah pusat.

“Ini program yang sangat strategis untuk masyarakat pesisir. Saya sudah perintahkan Kepala Dinas DKP untuk mengawal proses ini sampai benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat bagi nelayan,” tegas bupati Joune Ganda.

Proses survei lapangan oleh tim pusat diperkirakan berlangsung dalam satu hingga dua pekan ke depan, setelah sebelumnya tim tersebut diterima oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Pemerintah daerah berharap, melalui program ini, kesejahteraan masyarakat nelayan di Minahasa Utara dapat meningkat secara signifikan.

“Tujuan akhirnya adalah pemberdayaan masyarakat nelayan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemkab Minut dalam memperkuat ekonomi berbasis pesisir,” pungkas Paruntu.(ayi)