Di Forum RGSS 2026, Joune Ganda Minta Daerah Diberi Ruang Lebih Besar Berinovasi

Foto:Ist

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia sekaligus Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengungkap sejumlah persoalan yang masih membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam forum Regional Government Summit and Summit (RGSS) 2026 yang mempertemukan para kepala daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Joune menilai banyak daerah sebenarnya memiliki ide dan terobosan yang potensial. Namun implementasi di lapangan kerap menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan fiskal, tumpang tindih regulasi, hingga minimnya dukungan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan ruang yang lebih luas untuk berkreasi tanpa harus terbebani oleh proses birokrasi yang panjang. Ia menegaskan bahwa inovasi tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan pembangunan juga harus memberi ruang bagi kreativitas pemerintah daerah untuk menjawab tantangan masing-masing," ujarnya.

Joune menjelaskan, sejumlah kepala daerah saat ini memiliki gagasan progresif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat investasi, hingga mengembangkan sektor ekonomi lokal. Namun berbagai keterbatasan membuat banyak program inovatif sulit berkembang secara maksimal.

Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai kebijakan strategis dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, sinkronisasi program menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Joune menegaskan bahwa masa depan daya saing daerah sangat ditentukan oleh keberanian berinovasi. Karena itu, dukungan regulasi yang adaptif, kemudahan akses pendanaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting yang harus terus diperkuat.

"Ketika daerah diberi ruang dan dukungan yang cukup, maka inovasi akan tumbuh. Dari situlah lahir pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.(ayi)