Rakor PPA Sulut 2026 Dibuka, Sekprov Tahlis Gallang Tekankan Pentingnya Sinergi Lindungi Perempuan dan Anak

Tahlis Gallang saat membuka Rakor PPA di Ruang CJ Rantung Pemprov Sulut, Rabu 3 Juni 2026.

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu.

Kegiatan yang dihadiri peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara itu dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang.

Dalam sambutannya, Sekprov menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulut yang tetap mampu menghadirkan forum strategis tersebut di tengah tantangan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.

Menurutnya, tingginya antusiasme peserta dari berbagai daerah menjadi bukti bahwa isu perlindungan perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Utara.

"Saya yakin dan percaya kehadiran bapak dan ibu sekalian menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting. Terima kasih kepada Dinas PPA yang tetap melaksanakan agenda strategis seperti ini," ujar Tahlis.

Ia menegaskan bahwa berbagai tantangan sosial yang dihadapi saat ini membutuhkan perhatian bersama, termasuk potensi penyebaran paham radikalisme yang dapat menyasar anak-anak melalui perkembangan teknologi dan penggunaan telepon genggam.

Menurutnya, ancaman tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena dapat memengaruhi pola pikir generasi muda apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui edukasi, pengawasan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih menjadi tantangan yang memerlukan penanganan serius. Tahlis menjelaskan, kasus yang terjadi di lingkungan luar keluarga umumnya lebih mudah terdeteksi. Namun kondisi berbeda ketika persoalan itu terjadi di dalam lingkungan keluarga karena sering kali tidak terungkap secara cepat.

"Baik radikalisme maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan perhatian bersama. Karena itu diperlukan sinergi dan langkah-langkah pencegahan yang kuat," katanya.

Sekprov berharap Rakor PPA 2026 tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan kebijakan yang konkret untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

"Pertemuan ini harus mampu melahirkan kebijakan yang baik dan langkah nyata dalam mencegah radikalisme serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka adalah bagian dari generasi emas Indonesia 2045 yang harus kita jaga bersama," tegasnya.

Pemprov Sulut berharap Rakor ini mampu menciptakan kesamaan persepsi dan penguatan koordinasi lintas daerah sehingga upaya perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.(ayi)