Proyek Rekonstruksi Jalan Modayag–Molobog Rp2,8 Miliar Disorot: Hasil Konstruksi Mirip Bangunan Peninggalan Zaman Purba

Kondisi terkini proyek Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Modayag–Molobog senilai Rp2,8 miliar yang dibiayi APBDP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024

MANADO — Proyek Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Modayag–Molobog senilai Rp2,8 miliar yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, kini menuai sorotan tajam. Selain terindikasi menimbulkan kerugian negara, hasil konstruksi di lapangan dinilai jauh dari standar teknis, bahkan menyerupai bangunan peninggalan zaman purba.

Pantauan lapangan menunjukkan kondisi tiang-tiang turap besi bertulang yang berdiri miring ke kiri dan ke kanan, sebagian pendek, sebagian panjang, dengan selimut beton yang terkelupas hingga memperlihatkan tulangan besi. Pemandangan ini membuat proyek yang seharusnya menopang akses vital penghubung wilayah Bolaang Mongondow Timur itu tampak seperti monumen gagal perencanaan.

Aktivis Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Maikel Resmol, menilai proyek tersebut sarat aroma Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

“Mulai dari perencanaan yang tidak matang, proses lelang di masa transisi pemilihan gubernur, hingga pelaksanaan yang terburu-buru demi menyerap anggaran semuanya menimbulkan tanda tanya besar,” tegasnya.

Resmol menambahkan, pekerjaan yang semestinya rampung pada Desember 2024 itu terbukti mangkrak. Setelah diberi perpanjangan waktu hingga 21 Februari 2025 melalui addendum 50 hari kalender, kontraktor pelaksana CV. Mitra Sejahtera tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Ironisnya, hingga Juli 2025, konstruksi di lokasi tampak semakin rusak dan tidak beraturan.

Lebih lanjut, penggunaan bahan material lokal tanpa kalibrasi dan campuran semen yang diduga tidak sesuai standar memperparah mutu beton. Hasilnya, beton turap tampak hancur dan tidak sejajar. Padahal, lokasi proyek berada di wilayah dengan struktur tanah yang labil, yang seharusnya menggunakan turap beton pabrikasi dengan kualitas teruji.

Sementara itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut melalui Kepala Dinas Ir. Daycy Paath dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Turis Mentang memberikan penjelasan seragam. 

“Jadi anggarannya memang bertahap, sehingga proses pengerjaannya masih berlanjut ke tahap berikut. Proyek belum rampung karena menunggu alokasi lanjutan,” ujar keduanya saat dihubungi secara terpisah.

Namun, alasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru: bagaimana mungkin pekerjaan rekonstruksi yang baru sebagian kecil dikerjakan sudah menelan biaya miliaran rupiah, sementara hasil fisiknya lebih mirip sisa reruntuhan masa lalu ketimbang proyek infrastruktur modern?

Proyek ini harusnya jadi atensi Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri, untuk segera menurunkan tim ke lokasi dan melakukan audit menyeluruh. Mulai dari proses perencanaan, tender, pelaksanaan, hingga realisasi keuangan, semua perlu dibuka terang-benderang agar jelas ke mana sebenarnya uang rakyat sebesar Rp2,8 miliar itu mengalir.

Hal ini, jika dibiarkan, proyek rekonstruksi rasa purbakala ini bisa menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan dana publik di sektor infrastruktur.(Fandi/ayi)