Buntut Pemeriksaan Kadis PUPR di Polda: Tender Proyek MEP GMIM Diduga Menyimpang dari Perpres, LSM RAKO Curiga Ada yang Main di Balik HPS

Kadis PUPR Daicy Paath asaat usai menjalani pemeriksaan di ruang Subdit Tipikor Polda Sulut.(foto.doc)

MANADO — Ketua LSM RAKO (Rakyat Anti Korupsi), Harianto Nanga, kembali melontarkan kritik tajam terhadap Dinas PUPR Sulawesi Utara, usai mencuatnya pemeriksaan Kadis PUPR Daicy Paath oleh penyidik Polda Sulut dalam kasus dugaan korupsi proyek Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) di Christian/Mission Centre GMIM kawasan Ring Road, Manado.

Menurut Harianto, ada “bau ketidakwajaran” yang semestinya tidak terjadi dalam proses tender proyek senilai Rp 23,8 miliar tersebut. Ia menilai, mekanisme pengadaan barang dan jasa seharusnya tunduk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, bukan pada kepentingan pihak tertentu yang bisa merusak transparansi publik.

“Kalau tender dijalankan sesuai aturan, tak mungkin ada ruang abu-abu di prosesnya. Tapi kalau sejak awal HPS (Harga Perkiraan Sendiri) saja disusun dengan cara yang tidak jelas, ya jelas penyidik harus gali di situ. Karena mens rea biasanya bersembunyi di balik angka dan tanda tangan,” tegas Harianto.

Ia menambahkan, Dinas PUPR seharusnya tidak perlu merasa terpojok dengan pemeriksaan yang kini dilakukan penyidik. 

“Kalau memang bersih, pemeriksaan itu bukan ancaman, tapi momen untuk membuktikan bahwa sistem mereka tidak cacat prosedur. Tapi kalau ada yang salah urus, ya jangan pura-pura kaget ketika pintu penyidik diketuk,” ujarnya dengan nada menohok.

Dari data yang dihimpun, proyek MEP Mission Centre GMIM tercatat dalam sistem LPSE Provinsi Sulawesi Utara dengan pagu Rp 23,8 miliar (kode lelang 14258173). Namun hingga kini, laman detail pemenang tender masih tertutup untuk publik. Kondisi ini membuat publik hanya bisa menebak-nebak siapa yang sebenarnya “beruntung” memenangkan tender itu.

Harianto menutup dengan sindiran halus, “Kalau PUPR yakin prosesnya bersih, seharusnya mereka yang paling gembira dengan pemeriksaan ini. Karena satu-satunya cara menepis kecurigaan publik adalah dengan membuka semua dokumen tender secara transparan. Jangan sampai proyek pelayanan gereja justru jadi ladang pelayanan untuk kantong pribadi.” tuturnya.(ayi)