Penyerangan Brutal terhadap Juru Sita PN Manado, Ketua Adat ‘Um Banua’ Jemmy Kamasi Minta Kapolri dan Tim Reformasi Polri Turun Gunung ke Polda Sulut!

Foto:Ist

MANADO — Situasi penegakan hukum di Sulawesi Utara kembali disorot tajam. Ketua Adat Minahasa sekaligus tokoh LSM Um Banua, Jemmy Kamasi, menyerukan agar Ketua Tim Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera turun tangan langsung ke Polda Sulut. 

Desakan ini muncul menyusul lambatnya penanganan kasus penganiayaan terhadap juru sita dan pegawai Pengadilan Negeri (PN) Manado dalam insiden eksekusi di Corner 52 yang hingga kini belum berujung penahanan terhadap para tersangka utama.

“Ini bukan sekadar perkara pemukulan biasa. Ini penghinaan terhadap simbol negara dan pelecehan terhadap lembaga peradilan. Kalau aparat pengadilan saja bisa dipukul dan pelakunya dibiarkan bebas, lalu bagaimana rakyat bisa percaya hukum masih tegak di negeri ini?” tegas Jemmy Kamasi dengan nada kecewa kepada awak media.

Menurutnya, publik kini menunggu bukti nyata dari komitmen reformasi Polri yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Jemmy menilai kasus ini telah menjadi barometer apakah Polda Sulut masih mampu menegakkan hukum dengan adil atau sudah terjebak dalam permainan kekuasaan di balik layar.

“Saya meminta Prof. Jimly dan Jenderal Listyo tidak hanya menerima laporan di atas meja. Mereka harus turun langsung ke Manado, lihat bagaimana proses hukum ini dijalankan. Ini ujian moral institusi Polri di mata publik,” tambahnya.

Kasus pemukulan terhadap juru sita PN Manado di lokasi Corner 52 telah menetapkan tersangka, yakni RYT alias Yusak, namun yersangka hingga kini masih bebas berkeliaran. Padahal, video kekerasan tersebut sudah tersebar luas dan menjadi bukti kuat keterlibatan para pelaku.

Jemmy menilai kelambanan aparat dalam melakukan penahanan adalah sinyal buruk bagi wajah penegakan hukum di Sulut. “Kalau pelaku bisa dibiarkan jalan-jalan, berarti ada yang tidak beres di dalam sistem. Ini bukan hanya mencoreng nama Polda Sulut, tapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Ia pun menegaskan, LSM Um Banua bersama elemen masyarakat adat Minahasa akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kami tidak akan diam. Ini bukan lagi sekadar urusan PN Manado, ini soal wibawa negara dan marwah hukum Indonesia,” tutupnya.(red/ayi)