Sinergi Kuat 2026: Yulius Selvanus Dorong Inflasi Terkendali dan Ekonomi Sulut Melaju

Foto:Kominfo Sulut

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan arah kebijakan ekonomi 2026 dengan fokus pada pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif dan inklusif. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus dalam High Level Meeting (HLM) bersama berbagai tim strategis daerah di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).

Pertemuan tersebut menghadirkan sinergi lintas sektor yang melibatkan kepala daerah kabupaten/kota, serta unsur TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS. Fokus utama diarahkan pada menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong akselerasi ekonomi daerah di tengah tantangan global yang dinamis.

Berdasarkan data tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Namun demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian serius. Hingga akhir 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,23 persen, dengan beras dan sektor pendidikan sebagai penyumbang utama.

Untuk menjaga stabilitas tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan ketahanan pangan melalui modernisasi pertanian, optimalisasi peran BUMD pangan sebagai pengendali harga, serta pelaksanaan program intervensi seperti Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar secara tepat sasaran.

Selain itu, Pemprov Sulut menetapkan empat pilar utama transformasi ekonomi. Pertama, percepatan digitalisasi melalui integrasi sistem pembayaran daerah, perluasan QRIS, dan digitalisasi distribusi pangan. Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui realisasi belanja daerah yang lebih agresif, peningkatan investasi, dan hilirisasi industri. 

Ketiga, perluasan akses keuangan inklusif bagi sektor produktif seperti petani, nelayan, dan UMKM. Keempat, penguatan ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dengan sektor unggulan daerah.

Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan agenda tersebut. Pemerintah, otoritas keuangan, pelaku usaha, akademisi, media, hingga masyarakat diharapkan dapat bergerak bersama secara terukur.(ayi)