Pak Kapolda dan BPKP, Rakyat Sulut Bertanya, Audit Kominfo Sulut Selesai Kapan, atau Emang Kasusnya ‘Di-’Pending’?

Harianto Nanga

MANADO — Bayangkan sebuah luka. Luka itu terbuka sudah lebih dari setahun lalu. Darahnya belum berhenti merembes, tapi dokter yang ditugaskan malah asyik membolak-balik berkas, dan bilang masih menunggu hasil lab. 

Sementara pasien dalam hal ini rakyat Sulut yang haus keadilan hanya bisa terduduk, menunggu, dan bertanya-tanya "Kapan luka ini dijahit?"

Itulah yang sekarang dirasakan banyak orang ketika melihat kasus dugaan korupsi di Dinas Kominfo Sulut. Sudah setahun lebih bergulir di Tipikor Polda Sulut, tapi nyaris tak ada gerak maju. Biang keroknya? Audit yang tak kunjung rampung. Alhasil, penyidikan jalan di tempat. Mandek. Seperti mobil mogok yang setiap hari dipanasi mesin tapi tak pernah jalan.

Harianto.,SPi dari LSM Rakyat Anti Korupsi (Rako), tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan kembali menyorot. Bukan tanpa alasan. "Cukup disayangkan, harusnya proses pehitungan di BPKP sudah selesai karena sudah memakan waktu cukup lama. Kami bertemu dengan warga yang melapor, mereka bilang, 'Pak, masa setahun cuma gitu-gitu aja? Apa kasusnya sudah dimenangkan oleh yang punya kuasa?'" cerita Harianto dengan nada lirih, tapi menusuk.

Dia lalu menambahkan dengan nada lebih tegas. "Ini bukan lagi soal teknis. Ini soal nyali. Ketika audit berlarut-larut, rakyat punya hak untuk curiga. Jangan-jangan, lambatnya audit ini bukan karena rumitnya angka, tapi karena ada 'arahan halus' dari belakang layar."

Masyarakat sebenarnya paham audit BPKP itu penting. Tapi ketika instrumen yang seharusnya mempertajam pedang hukum malah menjadi batu sandungan, maka sistem perlu dipertanyakan. Apakah penanganan tipikor di negeri ini memang didesain untuk bergantung mutlak pada satu lembar hasil hitungan? Atau justru itu cara halus untuk menggagalkan kasus-kasus yang "panas"?

Yang lebih menyakitkan rakyat adalah adanya ketimpangan. Kasus korupsi kecil yang menyangkut "orang biasa" bisa cepat dibawa ke persidangan.

Tapi kasus yang menyentuh lingkaran kekuasaan atau orang-orang yang punya koneksi seolah mendapat perlakuan khusus, diperlambat, didiamkan, lalu perlahan dilupakan.

"Rakyat tidak butuh prosedur berbelit. Rakyat butuh keadilan yang tidak main-main," ujar seorang warga Manado yang enggan disebut namanya. 

Di atas kertas, pemerintah lewat program Asta Cita menjadikan antikorupsi sebagai pilar utama. Tapi di lapangan, di Sulut, komitmen itu seperti bayangan terlihat tapi tak bisa diraih. Jika kasus Kominfo saja tak bisa digerakkan, lalu apa bedanya dengan rezim-rezim sebelumnya?

LSM Rako pun akhirnya angkat bicara keras. "Pak Kapolda, jangan hanya jadi pemandu sidak pasar murah. Gerakkan penyidik. Dan BPKP, berhenti bersembunyi di balik tebalnya berkas. Rakyat butuh kepastian, bukan janji. Kalau audit selesai pekan ini, buktikan. Tapi kalau emang kasus ini sengaja 'di-pending', lebih baik bilang jujur. Karena kepercayaan rakyat itu harganya mahal, tidak bisa dibeli dengan prosedur yang berbelit."

Nah yang paling mengkhawatirkan bukanlah lambatnya audit itu sendiri, melainkan pesan yang dikirimkan ke masyarakat bahwasanya masih ada orang-orang besar bisa main-main dengan hukum. 

Bahwa keadilan bisa ditunda dengan alasan administratif. Dan ketika kepercayaan runtuh, yang tersisa hanya amarah. Amarah yang bisa meledak kapan saja.(***)