Rakorda Dekonsentrasi 2026, Tahlis Galang Tekankan Sinergi Koperasi Merah Putih sebagai Motor Ekonomi Kelurahan dan Desa

Foto:manadoinside.id

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan melalui Rapat Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Aston Manado, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi lintas daerah, khususnya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam menyukseskan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Tahlis Galang, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi sebagai kunci utama keberhasilan program. 

Menurutnya, peran Dinas Koperasi di tingkat kabupaten/kota sangat strategis karena berada di garis depan dalam pembinaan dan pendampingan koperasi.

“Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kolaborasi yang kuat. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus ada keselarasan langkah antar wilayah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arah kebijakan dekonsentrasi tahun 2026 difokuskan pada penguatan data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Hal ini sejalan dengan amanat kebijakan nasional yang menekankan pentingnya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, perkembangan KDKMP di Sulawesi Utara menunjukkan progres yang cukup signifikan. Dari total koperasi yang ada, sebanyak 1.110 unit atau sekitar 61 persen telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2025. Namun demikian, jumlah koperasi yang benar-benar beroperasi aktif masih berada di angka 216 unit.

Di sektor pembangunan fisik, progres juga terus berjalan meski belum merata. Tercatat 16 unit gerai koperasi telah selesai dibangun, sementara ratusan lainnya masih dalam tahap pembangunan maupun verifikasi lahan.

Sementara itu, kemitraan dengan BUMN juga terus berkembang, dengan ratusan koperasi telah mendapatkan persetujuan dan verifikasi untuk menjalin kerja sama.

Melihat kondisi tersebut, Tahlis mengakui masih terdapat tantangan dalam percepatan implementasi di lapangan, khususnya dalam mendorong koperasi agar lebih aktif dan produktif. Untuk itu, pihaknya mulai memperkuat pendekatan berbasis peningkatan kapasitas SDM.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah peluncuran layanan “Klinik SDM KDKMP Online”, yang memberikan pendampingan manajemen koperasi secara digital. Program ini dilaksanakan secara rutin setiap pekan untuk menjangkau lebih banyak koperasi, termasuk di wilayah terpencil.

“Pendampingan tidak boleh berhenti. Kita harus memastikan pengurus koperasi memiliki kemampuan manajerial yang baik agar koperasi bisa tumbuh dan mandiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa KDKMP memiliki peran strategis dalam mendukung program nasional, termasuk sebagai agregator bahan pangan di tingkat desa. Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau rantai ekonomi ini kita jaga di desa, maka perputaran uang juga akan tetap di desa. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Pemprov Sulut pun menyatakan optimisme bahwa program Koperasi Merah Putih dapat menjadi solusi konkret dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, asalkan didukung dengan sinergi, konsistensi, serta penguatan kebijakan dan anggaran.(ayi*)