Calvin Castro Sentil Pemerintah Lama, Kepemimpinan YSK-VM Kini Bayar Utang, Tetap Dorong Pembangunan Infrastruktur

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-VM) dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan. Di tengah tuntutan percepatan pembangunan, pemerintah justru harus menanggung beban utang besar dari kebijakan masa lalu.

Aktivis Sulut yang juga Ketua ARMAK, Calvin Castro, menilai kondisi tersebut perlu dipahami secara utuh oleh publik agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam menilai kinerja pemerintah saat ini.

“Setiap tahun ada sekitar Rp220 miliar yang harus dialokasikan hanya untuk membayar cicilan utang lama. Ini tentu sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal kas daerah,” ujar Castro, Selasa (5/5/2026).

Diketahui, Pemprov Sulut saat ini masih menanggung utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1,64 triliun yang digunakan pada tahun 2020. Hingga kini, sekitar Rp1 triliun telah dibayarkan, sementara sisanya akan dicicil hingga tahun 2029.

Menurut Castro, kondisi ini membuat pemerintah saat ini harus bekerja dengan ruang gerak yang terbatas, karena sebagian anggaran telah “terkunci” untuk kewajiban pembayaran utang.

“Kalau tidak ada beban itu, tentu alokasi untuk pembangunan infrastruktur bisa jauh lebih besar. Tapi faktanya, pemerintah sekarang harus menjalankan dua hal sekaligus, pertama membayar utang, kedua tetap membangun,” katanya.

Meski demikian, Pemprov Sulut tetap mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dalam APBD 2026, mencakup sektor perhubungan, pariwisata, olahraga, dan kebutuhan publik lainnya.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk tetap menjaga pembangunan berjalan di tengah keterbatasan anggaran akibat efisiensi dan beban fiskal.

Castro juga mengingatkan agar masyarakat dapat melihat situasi ini secara objektif dan tidak hanya menilai dari hasil akhir tanpa memahami latar belakang kondisi anggaran.

“Silakan kritik, itu penting. Tapi publik juga harus melihat data. Jangan sampai yang bekerja di tengah keterbatasan justru jadi satu-satunya yang disalahkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan YSK-VM dalam membuktikan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan.(ayi*)