Soroti Siklus Seremonial 4 Tahunan, Vikram Tuahuns Desak BKPRMI Sulut 'Naik Kelas'

Oleh: Vikram Tuahuns
Ketua DPK BKPRMI Minahasa Utara

PELAKSANAAN Musyawarah Wilayah (Muswil) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sulawesi Utara mendapat sorotan tajam. Momentum krusial ini diperingatkan keras agar tidak terjebak menjadi ritual organisasi yang hampa makna.

Ketua Umum DPK BKPRMI Kabupaten Minahasa Utara, Vikram Hafidz Tuahuns, menegaskan bahwa Muswil kali ini wajib dijadikan momentum "naik kelas" dalam arti yang sesungguhnya. Ia mengkritik kecenderungan sejarah organisasi yang kerap terjebak pada formalitas

"Even pemilihan Ketua dan pengurus tingkat Provinsi seringkali hanya dijadikan acara seremonial empat tahunan biasa. Sekadar menggugurkan hak dan kewajiban organisasi di atas kertas, tanpa esensi perjuangan yang jelas. Kebiasaan ini harus dihentikan," ujar Vikram tegas.

Sebagai lembaga yang memikul tanggung jawab atas masa depan generasi Islam, bangsa, dan NKRI berdasarkan Pancasila, BKPRMI dituntut kembali pada khitah spritualnya.

Vikram mengingatkan bahwa lembaga ini mengemban mandat besar: menjadi pusat ibadah, perjuangan, dan kebudayaan. Kader BKPRMI harus merefleksikan lima karakter utama:

• Muwahhid: Menjalankan tauhid secara murni.

• Mujahid: Pejuang sejati yang bersungguh-sungguh membela agama dan menegakkan kebenaran.

• Musaddid: Lurus dan terarah dalam bertindak.

• Muaddib: Memiliki moral dan akhlak yang mulia.

• Mujaddid: Mampu menjadi agen perubahan nyata di tengah masyarakat.

"BKPRMI adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan dakwah dan kemasjidan di Sulawesi Utara. Dengan amanah sebesar itu, organisasi ini harus menjadi wadah yang strategis dan solutif, bukan tempat berkumpul tanpa arah," tambah pemuda yang juga konsen di bidang hukum tersebut.

Lebih lanjut, Vikram memberikan catatan kritis mengenai kriteria calon nahkoda BKPRMI Sulut ke depan. Menghadapi tantangan zaman, Muswil kali ini wajib melahirkan pemimpin yang visioner, berintegritas, dan memiliki lompatan fase dalam berpikir serta bertindak.

Pemimpin BKPRMI harus mengakar pada konsep Islam, yaitu sebagai pelayan umat (Khadimul Ummah), yang ditopang oleh sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah.

"Pemimpin itu adalah amanah, bukan sekadar memburu kekuasaan," sentilnya.

Vikram juga secara blak-blakan menyoroti fenomena hari ini, di mana figur pemimpin seringkali terseret atau sengaja menarik diri ke dalam sirkulus politik praktis, seperti partai politik, yang pada akhirnya mengaburkan tujuan utama BKPRMI.

"Kita harus hindari itu. Pemimpin BKPRMI ke depan harus seperti ikan di laut; meskipun hidup di dalam air asin, dagingnya tidak ikut menjadi asin. Pemimpin sejati bukanlah pencari konsensus demi kepentingan pribadi, melainkan pembentuk konsensus demi kemaslahatan umat," pungkas Vikram menutup pernyataannya.

Kritik yang dilontarkan Vikram Tuahuns merupakan alarm keras bagi internal BKPRMI. Di tengah arus pragmatisme politik, Muswil Sulut ditantang untuk membuktikan diri mampu melahirkan struktur kepemimpinan yang bersih, independen, dan berorientasi penuh pada pembinaan generasi muda masjid.(***)