OLIGARKI MELUMPUHKAN DEMOKRASI

Oleh: Alfian Polla Daini

FILSUF Prancis Montesquieu melalui karyanya The Spirit of the Laws (1748) memperkenalkan konsep trias politica, yaitu pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yang independen namun saling mengawasi. Tujuannya jelas: mencegah konsentrasi kekuasaan agar tidak melahirkan tirani.

Namun realitas hari ini—baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain—menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Penguasa menjadi pengusaha, dan pengusaha menjelma menjadi penguasa.

Dalam relasi segitiga antara negara, pasar, dan masyarakat, posisi civil society kian melemah—bahkan sengaja dilemahkan—akibat kolusi antara kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Negara dan pasar tidak lagi berdiri sebagai entitas yang saling mengontrol, melainkan berkelindan dalam kepentingan yang sama.

Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar trias politica. Demokrasi yang seharusnya menjamin keseimbangan kekuasaan justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Oligarki, dalam bentuk apa pun, pada dasarnya selalu berpotensi merusak demokrasi. Tidak ada oligarki yang benar-benar demokratis. Dengan segala “kosmetik” yang mungkin dipakai, oligarki tetap akan membela kepentingan dirinya dan kelompoknya bukan kepentingan publik.

Situasi ini diperparah oleh maraknya politik pencitraan. Muncul pertanyaan mendasar: apakah pemimpin benar-benar mencintai rakyatnya, atau sekadar membangun kesan kepedulian? Aksi-aksi simbolik seperti turun ke gorong-gorong atau sungai memang terlihat heroik dan menyentuh secara emosional. Bahkan, hal itu bisa diakui sebagai bentuk kepemimpinan yang terlihat kuat di permukaan.

Namun pertanyaan substansialnya: apa dampaknya bagi sistem? Apakah tindakan tersebut mencerminkan perubahan struktural, atau hanya sekadar pertunjukan?

Tanpa perlu terjebak pada teori yang rumit, realitas bisa dilihat secara kasat mata. Harapan bahwa demokrasi akan membawa pemerintahan yang berpihak pada rakyat justru berhadapan dengan kenyataan: kekuasaan dikuasai oleh lingkaran oligarki yang sama.

Kekhawatiran semakin besar ketika militer mulai terseret dalam pusaran politik yang dikendalikan oleh kekuatan oligarki. Jika institusi militer tidak lagi netral, melainkan tunduk pada kepentingan kekuasaan tertentu, maka itu adalah sinyal serius bagi masa depan demokrasi. Begitu pula ketika aparat penegak hukum terindikasi terintervensi potensi korupsi menjadi semakin sulit dihindari.

Fenomena seperti mutasi pejabat yang diikuti perubahan kebijakan secara cepat bisa menjadi tanda-tanda zaman indikasi adanya kekuatan yang bekerja di balik layar, bukan semata-mata proses institusional yang sehat.

Di titik ini, muncul refleksi kritis: untuk apa kita mempelajari teori demokrasi jika praktiknya bertolak belakang? Mahasiswa dan generasi muda akan menghadapi disonansi antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dan realitas yang mereka saksikan.

Namun persoalannya bukan sekadar mengetahui. Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah kita memahami kondisi ini, apa yang akan kita lakukan?

Di situlah letak ujian sebenarnya bagi kesadaran demokrasi.(***)