Presiden Prabowo Perintahkan Sikat Korupsi, KKSS Manado dan PAN Sulut Dukung Polri Tegakkan Supremasi Hukum Tanpa Tebang Pilih

Ki-ka: Ketua KKSS Kota Manado Hi. Salahuddin Ganggong dan Wakil Sekretaris DPW PAN Fariz Adam.,SE.

MANADO – Dukungan terhadap komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. 

Kali ini datang dari Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Manado, Hi. Salahuddin Ganggong, serta Wakil Sekretaris DPW PAN Sulawesi Utara, Fariz Adam, SE.

Hi. Salahuddin Ganggong menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan aparat penegak hukum, termasuk Polri, untuk menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu merupakan sikap yang patut didukung seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merampas hak rakyat dan menghambat pembangunan. Karena itu, setiap penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.

"Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena memiliki jabatan, kedekatan politik, atau kekuasaan," tegas Salahuddin.

Ia menilai keberanian negara dalam membongkar praktik korupsi hingga menyentuh oknum aparatur negara maupun penegak hukum akan menjadi ukuran nyata keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris DPW PAN Sulawesi Utara, Fariz Adam, SE, menyatakan dukungan penuh terhadap agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.

Fariz mengatakan, upaya membersihkan praktik korupsi harus menjadi gerakan nasional yang mendapat dukungan seluruh komponen bangsa. Penegakan hukum, kata dia, harus mengedepankan asas kesetaraan di hadapan hukum sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu.

"Instruksi Presiden kepada aparat penegak hukum merupakan pesan yang jelas bahwa negara tidak boleh kalah melawan korupsi. Kami mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih," ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, tensi publik terhadap penanganan perkara korupsi memang meningkat, terutama terhadap kasus-kasus yang diduga melibatkan oknum aparatur negara, pejabat publik, maupun unsur penegak hukum. Kondisi tersebut dinilai menjadi ujian penting bagi integritas aparat penegak hukum dalam membuktikan bahwa supremasi hukum benar-benar ditegakkan secara adil.

Baik Salahuddin dan Fariz, keduanya senada dan berharap komitmen pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui penindakan yang konsisten terhadap setiap pelaku berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.(eka)