ASN Kontrak Didorong Naik Kelas, Gubernur YSK Garisbawahi Etos Kerja dan Sinergi Lintas Sektor

Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat mengalungkan tanda peserta kepada perwakilan PPPK.(Foto:Ist)

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan arah baru pembinaan aparatur melalui pelaksanaan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026. 

Kegiatan ini menjadi instrumen strategis untuk membentuk karakter, kapasitas, dan pola kerja aparatur yang mampu beradaptasi terhadap tantangan birokrasi modern.

O

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, dalam arahannya menekankan bahwa keberadaan PPPK harus memberi nilai tambah nyata bagi tata kelola pemerintahan. 

Ia mengingatkan, status sebagai aparatur negara menuntut komitmen tinggi, disiplin, serta orientasi pelayanan yang berpihak pada kepentingan publik.

Orientasi yang digelar di lingkungan Kantor Gubernur Sulut ini dirancang untuk mempercepat proses adaptasi para PPPK terhadap sistem kerja pemerintahan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang pembentukan pola pikir baru agar aparatur mampu bekerja tidak hanya secara administratif, tetapi juga kolaboratif dan solutif. 

Gubernur YSK juga menegaskan bahwa sinergi antar perangkat daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dimana dengan kompleksitas persoalan pembangunan menuntut pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, sehingga setiap aparatur dituntut memahami peran strategisnya dalam kerangka besar pembangunan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap tugas yang dijalankan ASN, termasuk PPPK, bersumber dari kepercayaan masyarakat. Karena itu, akuntabilitas dan integritas menjadi fondasi dan harga mati. 

“Kinerja aparatur harus mencerminkan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran publik,” menjadi penegasan utama dalam arahannya. 

Selain aspek teknis, orientasi ini juga diarahkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan keselarasan dengan visi pembangunan nasional. 

Pemerintah daerah, menurutnya, tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas, sehingga setiap program harus selaras dengan kebijakan strategis nasional.(ayi*)